Tag Archives: hak pekerja

Jelang May Day, Buruh Minta Pemerintah Revisi UU Ketenagakerjaan untuk Hadirkan Lapangan Kerja Berkualitas

LintasWarganet.com – 30 April 2026 | Menjelang perayaan Hari Buruh Internasional 2026, serikat pekerja di seluruh Indonesia kembali menuntut pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Undang‑Undang Ketenagakerjaan. Mereka menekankan bahwa revisi tersebut diperlukan agar pasar kerja dapat menyediakan lebih banyak lapangan kerja yang tidak hanya banyak, tetapi juga berkualitas serta bebas …

Read More »

KJRI Kuching Bantu Dua PMI Dapatkan Hak Gaji dari Majikan

KJRI Kuching Bantu Dua PMI Dapatkan Hak Gaji dari Majikan

LintasWarganet.com – 28 April 2026 | Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kuching berhasil menengahi dua kasus pekerja migran Indonesia (PMI) yang mengalami keterlambatan pembayaran gaji di Malaysia, sehingga mereka memperoleh hak pembayaran yang seharusnya diterima. Kasus pertama melibatkan seorang pekerja konstruksi yang bekerja di kota Sarawak. Setelah tiga bulan …

Read More »

Di balik meja kerja legislasi pekerja rumah tangga

LintasWarganet.com – 24 April 2026 | Di balik pintu-pintu rumah yang sering tertutup rapat, jutaan pekerja rumah tangga (PRT) menghabiskan hari-harinya melakukan tugas-tugas penting bagi keluarga. Namun, hak-hak mereka baru saja menjadi fokus utama dalam proses legislasi yang sedang digulir di parlemen. Parlemen Indonesia pada akhir tahun lalu membentuk tim …

Read More »

UU PPRT Berikan Perlindungan Bagi Pekerja Rumah Tangga, Boleh Cuti Hingga Dapat BPJS

LintasWarganet.com – 23 April 2026 | Parlemen Republik Indonesia pada 26 April 2023 resmi mengesahkan Undang-Undang Pengupahan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UU PPRT) yang secara khusus mencakup pekerja rumah tangga. Undang‑undang ini menegaskan hak-hak dasar mereka, termasuk jaminan sosial, cuti tahunan, serta perlindungan atas upah dan jam kerja. Berikut beberapa …

Read More »

Sumut Minta Kemenaker Evaluasi Perusahaan Alih Daya Bermasalah

LintasWarganet.com – 23 April 2026 | Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) baru-baru ini menyampaikan permohonan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan alih daya yang dianggap menimbulkan permasalahan tenaga kerja di wilayah tersebut. Permintaan ini muncul setelah sejumlah keluhan dari pekerja alih daya terkait pelanggaran …

Read More »