Hoaks! Prabowo jual hutan dan laut Aceh — Sumatera ke Inggris Rp90 triliun

Viranya Klaim Sesat: Prabowo Dituduh Jual Wilayah Indonesia

Jagad maya kembali dihebohkan dengan beredarnya sebuah klaim kontroversial yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menjual wilayah laut dan hutan di Aceh hingga Sumatera kepada Inggris senilai Rp90 triliun. Unggahan yang viral di berbagai platform media sosial, terutama Facebook, ini menampilkan foto Prabowo bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dengan latar belakang bendera kedua negara. Narasi yang menyertai foto tersebut secara provokatif berbunyi: “Prabowo Jual Laut dan Hutan Aceh-Sumatera ke Inggris Rp90 Triliun, Sektor Apa Saja”.
Klaim semacam ini, tentu saja, memicu beragam reaksi di masyarakat. Banyak yang langsung percaya dan menyebarkannya lebih luas, sementara sebagian lain mulai mempertanyakan kebenarannya. Namun, apakah benar ada transaksi penjualan wilayah kedaulatan Indonesia yang begitu masif? Penelusuran mendalam dari berbagai sumber kredibel, termasuk lembaga pemeriksa fakta ANTARA/JACX, menunjukkan bahwa klaim tersebut adalah hoaks semata dan merupakan bagian dari upaya disinformasi yang menyesatkan.

Di Balik Pertemuan Penting: Bukan Penjualan, Melainkan Penguatan Investasi dan Kerjasama Strategis
Faktanya, foto yang beredar adalah representasi dari sebuah momen penting dalam hubungan bilateral Indonesia dan Inggris. Foto tersebut memang menampilkan Prabowo Subianto (yang dalam konteks narasi hoaks dan laporan ANTARA disebut sebagai Presiden Prabowo) bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Pertemuan ini, seperti yang didokumentasikan oleh ANTARA, berlangsung di Downing Street 10, London, pada Selasa, 20 Januari 2026. Penting untuk digarisbawahi bahwa kunjungan ini, baik yang telah terjadi atau yang direncanakan di masa depan, adalah dalam rangka memperkuat hubungan bilateral serta kerja sama strategis antara kedua negara, bukan untuk menjual wilayah teritorial.
Tidak ada pernyataan resmi dari Istana Kepresidenan maupun pemerintah Indonesia yang menyebutkan adanya transaksi penjualan wilayah laut atau hutan kepada pihak asing, khususnya Inggris. Ide bahwa seorang kepala negara dapat menjual bagian dari kedaulatan negaranya tanpa proses konstitusional yang panjang dan transparan adalah hal yang sangat tidak mungkin terjadi dalam sistem demokrasi Indonesia.

Mengurai Angka Rp90 Triliun: Investasi Maritim, Bukan Transaksi Lahan

Angka Rp90 triliun yang disebut-sebut dalam narasi hoaks sebenarnya merujuk pada kesepakatan investasi maritim senilai 4 miliar poundsterling, atau sekitar Rp90 triliun (dengan kurs saat ini), yang dihasilkan dari kunjungan tersebut. Ini adalah investasi, bukan penjualan wilayah. Investasi maritim ini memiliki fokus pada pengembangan sektor kelautan dan perikanan, serta infrastruktur pendukungnya. Tujuannya adalah untuk memajukan potensi maritim Indonesia yang sangat besar, meningkatkan kapasitas produksi, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi maritim yang luar biasa, mulai dari perikanan, pariwisata bahari, hingga transportasi laut. Kerja sama investasi dengan negara maju seperti Inggris dapat menjadi katalisator bagi pengembangan sektor ini secara berkelanjutan, dengan tetap menjamin kedaulatan dan keberlanjutan lingkungan. Alih-alih merugikan, investasi semacam ini justru diharapkan membawa dampak positif bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat.

Dampak Nyata Kerja Sama Bilateral: Selain Maritim, Ada Pendidikan dan Tenaga Kerja
Selain investasi maritim senilai 4 miliar poundsterling, kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Inggris juga menghasilkan sejumlah kesepakatan penting lainnya yang jauh dari narasi penjualan wilayah:

Pembangunan Kapal Ikan Domestik: Kedua negara menyepakati pembangunan 1.582 kapal ikan. Yang lebih krusial, kapal-kapal ini akan diproduksi di dalam negeri, di galangan-galangan kapal Indonesia. Proyek ambisius ini diproyeksikan akan menyerap hingga 600.000 tenaga kerja lokal, memberikan dorongan signifikan bagi industri perikanan dan manufaktur dalam negeri. Ini adalah langkah konkret untuk meningkatkan kemandirian industri dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

Kerja Sama Pendidikan: Indonesia juga menjalin kerja sama dengan 24 universitas terkemuka di Inggris. Fokus utama kerja sama ini adalah pengembangan bidang kedokteran serta Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM). Kolaborasi ini sangat vital untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global, dan mempercepat inovasi di sektor-sektor strategis. Pertukaran pelajar, program riset bersama, hingga pengembangan kurikulum adalah beberapa bentuk konkret dari kerja sama pendidikan ini.

Seluruh poin kerja sama ini jelas menunjukkan upaya pemerintah Indonesia untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan negara lain, bukan untuk mengorbankan kedaulatan atau menjual aset negara. Setiap kesepakatan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Mengapa Hoaks Penting untuk Diwaspadai
Penyebaran hoaks seperti klaim penjualan wilayah ini memiliki dampak yang sangat merugikan. Selain menyesatkan publik dan menciptakan keresahan, hoaks juga dapat merusak citra pemerintah dan pemimpin negara, serta mengganggu stabilitas sosial. Motif di balik penyebaran hoaks seringkali beragam, mulai dari kepentingan politik tertentu, mencari keuntungan pribadi (klik bait), hingga sekadar iseng tanpa memahami konsekuensi yang lebih luas.
Masyarakat perlu selalu waspada dan kritis terhadap informasi yang diterima, terutama yang beredar di media sosial. Verifikasi informasi melalui sumber-sumber resmi dan terpercaya, serta melakukan cek fakta secara mandiri, adalah langkah fundamental dalam memerangi disinformasi. Jangan mudah terpancing oleh judul-judul provokatif atau narasi yang emosional.

Kesimpulan: Hoaks Terbantahkan, Fakta Berbicara
Dengan demikian, klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menjual laut dan hutan Aceh–Sumatera kepada Inggris senilai Rp90 triliun adalah **tidak benar** atau **hoaks**. Pertemuan antara Prabowo dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer adalah bagian dari upaya diplomasi dan penguatan hubungan bilateral yang menghasilkan kesepakatan investasi maritim senilai 4 miliar poundsterling, pembangunan kapal ikan domestik, serta kerja sama pendidikan. Semua kesepakatan tersebut dirancang untuk memberikan manfaat maksimal bagi bangsa dan negara Indonesia, bukan untuk mengalienasi wilayah kedaulatan.
Masyarakat diimbau untuk tidak mudah termakan hoaks dan selalu memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Membangun budaya literasi digital yang kuat adalah kunci untuk melindungi diri dari gelombang disinformasi yang terus-menerus mengancam ruang publik.