PTPN I Terapkan Restorative Justice untuk Kakek Mujiran Usai Teguran BP BUMN

LintasWarganet.com – 25 Mei 2026 | PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I mengumumkan bahwa penyelesaian kasus hukum yang menjerat Kakek Mujiran, seorang warga berusia 74 tahun, akan ditempuh melalui mekanisme restorative justice. Keputusan ini diambil setelah Badan Pengawasan BUMN (BP BUMN) memberikan teguran terkait penanganan kasus tersebut.

Kakek Mujiran, yang dikenal sebagai tokoh senior di komunitas setempat, sebelumnya terlibat dalam sengketa lahan dengan PTPN I. Perselisihan ini berujung pada proses hukum yang menimbulkan sorotan publik dan menuntut peninjauan kembali prosedur penanganannya.

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pihak yang bersangkutan, alih‑alih hukuman semata. Dalam konteks ini, PTPN I berkomitmen untuk:

• Mengidentifikasi kerugian yang dialami oleh Kakek Mujiran dan keluarga.
• Mengadakan pertemuan mediasi antara pihak perusahaan, korban, dan perwakilan masyarakat.
• Menyepakati langkah‑langkah reparasi yang bersifat material maupun simbolis.
• Menetapkan mekanisme pemantauan pelaksanaan kesepakatan untuk memastikan kepatuhan jangka panjang.

Pejabat PTPN I menyatakan bahwa penggunaan restorative justice bukan hanya sekadar respons terhadap teguran BP BUMN, melainkan upaya nyata untuk menegakkan prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab korporasi. “Kami ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan cara yang manusiawi, memperhatikan hak korban, serta menjaga kepercayaan publik terhadap BUMN,” ujar juru bicara perusahaan.

BP BUMN, yang mengawasi tata kelola perusahaan milik negara, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian sengketa semacam ini. Teguran yang diberikan sebelumnya mencerminkan keprihatinan lembaga tersebut terhadap potensi dampak negatif terhadap reputasi BUMN bila kasus tidak ditangani secara adil.

Para pengamat hukum menilai bahwa penerapan restorative justice dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam mengelola konflik serupa. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian, mengurangi beban pengadilan, dan memperbaiki hubungan jangka panjang antara perusahaan dan masyarakat.

Jika kesepakatan tercapai, Kakek Mujiran dan keluarganya akan menerima kompensasi yang disepakati bersama, sementara PTPN I berjanji untuk meningkatkan prosedur internal guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.