KUHP dan KUHAP Baru Ciptakan Tantangan untuk BUMN

LintasWarganet.com – 15 April 2026 | Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan menimbulkan sejumlah persoalan baru bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Prof. Narendra Jatna, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, menegaskan bahwa perubahan regulasi tersebut menuntut penyesuaian mendalam dalam sistem kepatuhan dan tata kelola internal BUMN.

Berbeda dengan kerangka hukum sebelumnya, KUHP baru memperluas ruang lingkup tindak pidana korupsi, penipuan, dan pelanggaran lingkungan, sementara KUHAP baru memperketat prosedur penyidikan dan proses peradilan. Dampaknya, BUMN yang beroperasi di sektor strategis seperti energi, infrastruktur, dan telekomunikasi harus meninjau kembali kebijakan internal mereka agar tidak terjebak dalam sanksi pidana.

Berikut beberapa tantangan utama yang dihadapi BUMN:

• Penyesuaian Kebijakan Anti‑korupsi: KUHP baru menambah jenis tindak pidana korupsi yang dapat dijerat, sehingga BUMN wajib memperkuat mekanisme deteksi dan pelaporan.
• Peningkatan Pengawasan Internal: Prosedur audit internal harus selaras dengan ketentuan KUHAP yang menuntut bukti kuat dan prosedur penyidikan yang transparan.
• Risiko Hukum pada Proyek Besar: Proyek infrastruktur berskala nasional kini menghadapi risiko litigasi yang lebih tinggi jika tidak mematuhi standar lingkungan yang diperketat.
• Pelatihan SDM: Karyawan dan manajer perlu mendapatkan pelatihan reguler mengenai perubahan pasal-pasal krusial dalam KUHP dan KUHAP.
• Pengelolaan Whistleblowing: Sistem pelaporan internal harus dilindungi secara hukum agar tidak melanggar ketentuan baru tentang perlindungan saksi.

Selain tantangan operasional, implikasi hukum juga menuntut BUMN untuk menyiapkan strategi litigasi yang lebih proaktif. Hal ini meliputi penyusunan dokumen kontrak yang lebih detail, penetapan klausul penalti yang jelas, dan konsultasi rutin dengan tim hukum internal maupun eksternal.

Secara keseluruhan, adaptasi terhadap KUHP dan KUHAP baru bukan sekadar perubahan administratif, melainkan langkah strategis yang menentukan kelangsungan dan reputasi BUMN di era yang semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas.