Tag Archives: KUHAP

LintasWarganet.com – 26 April 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menyoroti masalah overkapasitas di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Indonesia. Pada rapat komisi III, anggota DPR menekankan perlunya optimalisasi penerapan Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang‑Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru demi meningkatkan produktivitas narapidana. Lapas menghadapi tantangan …

LintasWarganet.com – 19 April 2026 | Pejabat Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menegaskan pentingnya proses sosialisasi berkelanjutan atas Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang‑Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah direvisi. Menurut mereka, pemahaman publik yang mendalam terhadap perubahan normatif ini menjadi prasyarat utama agar penerapan hukum dapat …

LintasWarganet.com – 15 April 2026 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kejagung) kembali menegaskan pentingnya kewaspadaan BUMN menghadapi perubahan hukum pidana dan hukum acara pidana yang mulai berlaku pada tahun 2024. Undang‑Undang Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang‑Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru mengubah sejumlah ketentuan …

LintasWarganet.com – 15 April 2026 | Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan menimbulkan sejumlah persoalan baru bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Prof. Narendra Jatna, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, menegaskan bahwa perubahan regulasi …

LintasWarganet.com – 15 April 2026 | Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, Prof. Narendra Jatna, mengingatkan bahwa penerapan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menimbulkan tantangan signifikan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perubahan ketentuan hukum …

LintasWarganet.com – 03 April 2026 | Pengacara senior, Ono Surono, mengkritik tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penggeledahan di Indramayu tanpa menyertakan surat izin resmi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang‑Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Pasal 70 KUHAP mengatur bahwa penggeledahan harus dilakukan dengan surat perintah atau persetujuan …

LintasWarganet.com – 03 April 2026 | Jakarta, 3 April 2026 – Perkara dugaan penggelembungan anggaran proyek video profil desa di Kabupaten Karo kembali menjadi sorotan publik setelah rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR RI mengupas tuntas proses penetapan tersangka, penahanan, hingga keputusan bebas yang dinyatakan final. Kasus yang …