Tag Archives: KUHP

LintasWarganet.com – 27 Mei 2026 | Mahkamah Konstitusi pada rapat terbuka memutuskan untuk mencabut permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyoroti Pasal 603 tentang tindak pidana penetapan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Permohonan tersebut diajukan oleh sekelompok pihak yang berargumen bahwa pasal tersebut …

LintasWarganet.com – 18 Mei 2026 | Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan sidang uji materiil Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Senin, 18 Mei 2026. Sidang kali ini difokuskan pada keterangan ahli yang diajukan oleh enam pemohon uji materiil, yang mencakup berbagai lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil. Para ahli yang dipanggil …

LintasWarganet.com – 26 April 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menyoroti masalah overkapasitas di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Indonesia. Pada rapat komisi III, anggota DPR menekankan perlunya optimalisasi penerapan Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang‑Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru demi meningkatkan produktivitas narapidana. Lapas menghadapi tantangan …

LintasWarganet.com – 19 April 2026 | Pejabat Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menegaskan pentingnya proses sosialisasi berkelanjutan atas Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang‑Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah direvisi. Menurut mereka, pemahaman publik yang mendalam terhadap perubahan normatif ini menjadi prasyarat utama agar penerapan hukum dapat …

LintasWarganet.com – 15 April 2026 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kejagung) kembali menegaskan pentingnya kewaspadaan BUMN menghadapi perubahan hukum pidana dan hukum acara pidana yang mulai berlaku pada tahun 2024. Undang‑Undang Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang‑Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru mengubah sejumlah ketentuan …

LintasWarganet.com – 15 April 2026 | Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan menimbulkan sejumlah persoalan baru bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Prof. Narendra Jatna, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, menegaskan bahwa perubahan regulasi …

LintasWarganet.com – 15 April 2026 | Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, Prof. Narendra Jatna, mengingatkan bahwa penerapan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menimbulkan tantangan signifikan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perubahan ketentuan hukum …