LintasWarganet.com – 06 April 2026 | Sahroni, anggota Komisi I DPR RI, mengingatkan bahwa Undang-Undang Perampasan Aset (UUPA) harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, jika tidak diatur dengan ketat, regulasi ini berpotensi dijadikan instrumen penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Ia menyoroti beberapa kasus di mana aset warga disita …
Read More »Tag Archives: KPK
Pakar Usulkan Lembaga Pengelola Aset Rampasan Diletakkan di Bawah Presiden
LintasWarganet.com – 06 April 2026 | Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola aset yang disita atau dirampas, baik dari kasus korupsi, kejahatan, maupun pelanggaran hukum lainnya. Pengelolaan yang efektif dianggap krusial untuk mengamankan nilai ekonomi serta mencegah penyalahgunaan kembali aset tersebut. Beberapa pakar kebijakan publik mengajukan usulan agar lembaga yang …
Read More »BNPB siapkan bantuan logistik di masa tanggap darurat bencana Ternate
LintasWarganet.com – 05 April 2026 | Bad an Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan rencana penyiapan bantuan logistik intensif selama dua minggu ke depan menjelang masa tanggap darurat bencana di Kabupaten Ternate, Maluku Utara. Langkah ini diambil menyusul peningkatan risiko cuaca ekstrem dan potensi letusan gunung berapi yang dapat menimbulkan kerusakan …
Read More »Hukum sepekan, kebijakan WFH hingga Amsal Sitepu dibebaskan
LintasWarganet.com – 05 April 2026 | Antara melaporkan rangkaian peristiwa hukum yang menarik selama seminggu terakhir, mencakup kebijakan kerja dari rumah (WFH), keputusan pengadilan, serta pembebasan tokoh politik Amsal Sitepu. Berikut rangkuman lengkap yang disajikan secara jelas. 1. Kebijakan WFH diperluas Mahkamah Agung menegaskan bahwa perusahaan dapat mengatur kebijakan kerja …
Read More »KPK Dalami Aliran Uang Pendaftaran Perangkat Desa di Kasus Bupati Pati Nonaktif Sudewo
LintasWarganet.com – 04 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat penyelidikan terkait dugaan praktik pemerasan dalam proses pendaftaran perangkat desa yang kini menyeret mantan Bupati Pati nonaktif, Sudewo. Pengisian perangkat desa biasanya melibatkan biaya administratif yang sudah diatur pemerintah. Namun, sejumlah laporan menunjukkan adanya permintaan uang tambahan yang …
Read More »Kasus Sudewo: KPK Dalami Penyerahan Uang Pendaftaran Perangkat Desa
LintasWarganet.com – 04 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuka penyelidikan terkait kasus Sudewo, yang melibatkan dugaan penyalahgunaan dana pendaftaran perangkat desa di sejumlah wilayah. Penyelidikan ini berfokus pada alur penyerahan uang pendaftaran, prosedur administrasi, serta peran pejabat terkait yang diduga memfasilitasi aliran dana secara tidak sah. Kasus …
Read More »KPK ingatkan Kemenperin soal risiko tata kelola investasi Rp6,74 triliun
LintasWarganet.com – 04 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini menegaskan kembali keprihatinannya terkait potensi risiko tata kelola atas investasi pemerintah sebesar Rp6,74 triliun yang sedang dikelola Kementerian Perindustrian (Kemenperin). KPK mengingatkan bahwa pengelolaan dana sebesar itu harus mematuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat untuk …
Read More »KPK Ingatkan Kemenperin Risiko Tata Kelola Investasi Rp6,74 Triliun
LintasWarganet.com – 04 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan peringatan resmi kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait potensi risiko tata kelola dalam realisasi investasi industri senilai Rp6,74 triliun. Investasi tersebut tersebar di 175 kawasan industri di seluruh Indonesia. KPK menilai bahwa besaran dana yang sangat besar meningkatkan kerentanan terhadap …
Read More »KPK Dalami Penyerahan Uang Pendaftaran Perangkat Desa di Pati
LintasWarganet.com – 04 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menyelidiki dugaan praktik pemerasan yang melibatkan penyerahan uang pendaftaran bagi perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penyidikan ini dipicu setelah aparat KPK berhasil menangkap Sudewo, mantan Bupati Pati yang kini berada dalam status nonaktif. Berikut rangkaian kronologis …
Read More »Pengusaha Rokok HS M. Suryo Mangkir Panggilan KPK, Status Hukum Dipertanyakan
LintasWarganet.com – 03 April 2026 | Jakarta – Pengusaha rokok HS, Muhammad Suryo, dinyatakan tidak hadir pada panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disampaikan pada tanggal tertentu. Panggilan tersebut terkait dugaan pelanggaran pajak cukai rokok serta indikasi suap pada pihak Bea Cukai. Kasus ini berakar pada temuan awal otoritas pajak …
Read More »
LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet