Pakar Usulkan Lembaga Pengelola Aset Rampasan Diletakkan di Bawah Presiden

LintasWarganet.com – 06 April 2026 | Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola aset yang disita atau dirampas, baik dari kasus korupsi, kejahatan, maupun pelanggaran hukum lainnya. Pengelolaan yang efektif dianggap krusial untuk mengamankan nilai ekonomi serta mencegah penyalahgunaan kembali aset tersebut.

Beberapa pakar kebijakan publik mengajukan usulan agar lembaga yang bertanggung jawab atas aset rampasan ditempatkan secara langsung di bawah otoritas Presiden. Menurut mereka, penempatan ini dapat memusatkan kewenangan, mempercepat proses keputusan, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap harta negara.

Alasan utama usulan tersebut meliputi:

• Koordinasi lintas kementerian yang lebih terintegrasi.
• Pengawasan yang lebih ketat dan akuntabel.
• Penghindaran birokrasi berlapis yang dapat memperlambat likuidasi aset.

Jika diterapkan, lembaga baru ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, mempercepat penjualan atau penyewaan aset, serta menambah penerimaan negara melalui lelang yang lebih kompetitif.

Namun, implementasi usulan tersebut tidak tanpa hambatan. Dibutuhkan kerangka regulasi yang jelas, jaminan independensi operasional, serta tenaga ahli yang kompeten dalam bidang penilaian dan manajemen aset.

Langkah selanjutnya meliputi penyusunan undang‑undang atau peraturan pelaksana, pembentukan struktur organisasi, serta sinergi dengan institusi seperti Kementerian Keuangan, KPK, dan lembaga peradilan. Pengawasan publik melalui laporan tahunan juga diusulkan untuk memastikan akuntabilitas.