KPK ingatkan Kemenperin soal risiko tata kelola investasi Rp6,74 triliun

LintasWarganet.com – 04 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini menegaskan kembali keprihatinannya terkait potensi risiko tata kelola atas investasi pemerintah sebesar Rp6,74 triliun yang sedang dikelola Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

KPK mengingatkan bahwa pengelolaan dana sebesar itu harus mematuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berikut beberapa poin utama yang disorot KPK:

• Ketidakjelasan mekanisme penetapan proyek dan vendor.
• Kurangnya dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
• Pengawasan internal yang belum optimal.

Kemenperin menyatakan komitmen untuk meninjau kembali prosedur internal dan meningkatkan koordinasi dengan KPK guna memperbaiki tata kelola investasi.

Risiko yang diidentifikasi KPK dapat berdampak pada:

1. Kerugian finansial bagi negara.
2. Penurunan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
3. Potensi sanksi hukum bila terbukti terjadi pelanggaran.

Kementerian berjanji akan menyusun laporan evaluasi dan memperkuat sistem audit internal sebelum akhir tahun fiskal.