Tag Archives: Sanksi Administratif

LintasWarganet.com – 14 Mei 2026 | Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah memutuskan untuk memberikan sanksi administratif kepada juri Lomba Cerdas Cermat (LCC) yang menyelenggarakan final LCC Empat Pilar di Kalimantan Barat. Keputusan ini diambil setelah ditemukan dugaan pelanggaran prosedur yang dapat mengganggu objektivitas penilaian. Menghentikan sementara keanggotaan juri yang bersangkutan. …

LintasWarganet.com – 02 Mei 2026 | Mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kurnia Toha, menilai pentingnya putusan terbaru KPPU yang menindak 97 pelaku usaha platform pinjaman daring. Menurutnya, keputusan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa praktik anti persaingan di sektor fintech tidak dapat ditoleransi. Kurnia menekankan bahwa sejumlah perusahaan layanan …

LintasWarganet.com – 22 April 2026 | Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengeluarkan himbauan tegas kepada Dinas Pendidikan DKI agar segera menindaklanjuti dugaan pungutan biaya pada program pendidikan gratis di sekolah swasta. Komisi menekankan bahwa setiap bentuk biaya tambahan yang tidak sesuai dengan peraturan dapat dikenakan sanksi …

LintasWarganet.com – 13 April 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru-baru ini mengeluarkan seruan tegas untuk memecat dosen Universitas Budi Luhur (UBL) yang dituduh melakukan pelelehan seksual terhadap mahasiswanya. Permintaan tersebut muncul setelah laporan pengaduan resmi diterima oleh pihak kampus dan menimbulkan sorotan publik. Dalam rapat komisi terkait, anggota DPR …

LintasWarganet.com – 06 April 2026 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mengumumkan pemberian sanksi administratif yang mencapai total nilai Rp 78,7 miliar terkait kasus manipulasi pasar dan pelanggaran lainnya di sektor pasar modal. Sanksi tersebut terbagi menjadi dua komponen utama: denda atas praktik manipulasi harga saham serta denda atas …

LintasWarganet.com – 05 April 2026 | Antara melaporkan rangkaian peristiwa hukum yang menarik selama seminggu terakhir, mencakup kebijakan kerja dari rumah (WFH), keputusan pengadilan, serta pembebasan tokoh politik Amsal Sitepu. Berikut rangkuman lengkap yang disajikan secara jelas. 1. Kebijakan WFH diperluas Mahkamah Agung menegaskan bahwa perusahaan dapat mengatur kebijakan kerja …

LintasWarganet.com – 31 Maret 2026 | Kasus Amsal Sitepu kembali menjadi sorotan publik setelah ia dituduh melakukan markup pada biaya produksi video promosi desa yang dikerjakannya. Menurut pihak berwenang, selisih antara harga yang dibayarkan pemerintah dan nilai sebenarnya dari karya video tersebut mencapai ratusan juta rupiah. Menanggapi tuduhan tersebut, seorang …