Tag Archives: PPPK

LintasWarganet.com – 01 Mei 2026 | Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali menjadi sorotan publik setelah serangkaian keputusan penting yang melibatkan aparat daerah di berbagai provinsi. Dari penunjukan badan terkait nasib PPPK di Halmahera Selatan, ujian dinas dan kenaikan pangkat ASN di Gorontalo, hingga penutupan penerimaan CPNS 2026 di Lebong, semua …

LintasWarganet.com – 14 April 2026 | Jakarta, 13 April 2026 – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah daerah (pemda) untuk memecat guru dan tenaga kependidikan (tendik) PPPK paruh waktu. Pernyataan itu disampaikan bersamaan dengan peresmian revitalisasi total 90 satuan pendidikan di …

LintasWarganet.com – 12 April 2026 | Ruang rapat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN‑RB) menjadi sorotan nasional setelah beredar isu pemda akan memberhentikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) demi menurunkan beban gaji. MenPAN‑RB menegaskan bahwa pemecatan massal tidak dapat dibenarkan dan mengingatkan bahwa regulasi yang ada mengikat …

LintasWarganet.com – 09 April 2026 | Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengumumkan komitmen tegas bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Jember hingga tahun 2027. Janji ini disampaikan sebagai respons atas kekhawatiran publik yang menyebar di media sosial mengenai kemungkinan pemutusan …

LintasWarganet.com – 09 April 2026 | Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Jember sampai tahun 2027. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi dengan jajaran perangkat daerah pada hari Senin, 8 April 2026. Fawait menyatakan …

LintasWarganet.com – 07 April 2026 | Sejumlah pegawai negeri dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kini menghadapi ancaman penundaan pembayaran gaji selama tiga bulan. Kondisi ini memicu keresahan di kalangan mereka …

LintasWarganet.com – 07 April 2026 | Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, menanggapi pernyataan Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, yang menegaskan tidak ada tenaga pendidik dan kependidikan (PPPK) yang dirumahkan di provinsi tersebut. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan antara Gibran dan Melki Laka Lena yang membahas kondisi …

LintasWarganet.com – 04 April 2026 | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu kini menjadi sorotan utama di berbagai daerah setelah munculnya kebijakan baru yang dapat mengancam keberlangsungan mereka. Meskipun UU Hukum Kepegawaian (HKPD) baru akan mulai berlaku pada tahun 2027, tekanan untuk melakukan efisiensi anggaran telah memicu wacana …

LintasWarganet.com – 03 April 2026 | JAKARTA – Kebijakan terbaru dalam Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) menimbulkan tekanan signifikan bagi pemerintah daerah, terutama dalam pengelolaan belanja pegawai. Pembatasan maksimal 30 persen dari total APBD untuk belanja aparatur, yang memang dimaksudkan untuk …

LintasWarganet.com – 01 April 2026 | Jalan menuju kepastian karier bagi ribuan pegawai non‑ASN yang bekerja dengan kontrak PPPK paruh waktu semakin terbuka lebar. Sejak keputusan Menteri PANRB No. 16/2025, pemerintah menyiapkan skema alih status menjadi PPPK penuh waktu, sekaligus mendapat dukungan kuat dari kementerian keuangan dan tokoh politik. Kombinasi …