Menteri Abdul Mu’ti Tegaskan Tidak Ada Alasan Pemda Memecat Guru PPPK Paruh Waktu, 90 Sekolah di Pati Selesai Revitalisasi

LintasWarganet.com – 14 April 2026 | Jakarta, 13 April 2026 – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah daerah (pemda) untuk memecat guru dan tenaga kependidikan (tendik) PPPK paruh waktu. Pernyataan itu disampaikan bersamaan dengan peresmian revitalisasi total 90 satuan pendidikan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang menandai salah satu pencapaian terbesar pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran di wilayah rawan bencana dan 3T.

Revitalisasi 90 Sekolah di Kabupaten Pati

Pada Minggu (12/4/2026), Abdul Mu’ti mengunjungi SMP Negeri 8 Pati dan meresmikan serangkaian fasilitas baru yang meliputi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta toilet yang telah diperbaharui. Seluruh 90 sekolah yang berada di Kabupaten Pati dinyatakan selesai 100 persen dalam proses revitalisasi yang dibiayai oleh anggaran tahun 2025 senilai sekitar Rp 67 miliar.

Revitalisasi ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur fisik, melainkan juga menyiapkan lingkungan belajar yang sehat, nyaman, dan responsif terhadap kebutuhan siswa. “Alhamdulillah semuanya sudah selesai 100 persen dan kini sudah dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Pati,” ujar Mendikdasmen setelah acara peresmian.

Anggaran Pendidikan Nasional 2025‑2026

Pemerintah pusat menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 11,4 triliun untuk tahun anggaran 2026. Dana tersebut difokuskan pada tiga prioritas utama: sekolah di daerah rawan bencana, wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T), serta sekolah dengan tingkat kerusakan infrastruktur yang tinggi. Alokasi ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian program revitalisasi serupa di seluruh Indonesia.

Digitalisasi dan Pelatihan Guru

Sebagai bagian dari upaya modernisasi, hingga 2026 sebanyak 288.806 satuan pendidikan telah menerima perangkat digital seperti interactive flat panel (IFP), laptop, dan harddisk. Abdul Mu’ti menekankan pentingnya pelatihan guru agar teknologi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses pembelajaran. “Guru juga kita latih agar perangkat ini dapat digunakan secara optimal dalam proses pembelajaran,” tegasnya.

Di SMP Negeri 8 Pati, guru-guru telah memperlihatkan penerapan IFP dalam pembelajaran interaktif, meningkatkan partisipasi siswa dan kualitas interaksi kelas.

Pernyataan Menteri tentang Guru PPPK Paruh Waktu

Menanggapi isu pemecatan guru PPPK paruh waktu yang sempat mengemuka di beberapa daerah, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan tujuan pemerintah untuk memperluas akses pendidikan berkualitas. “Tidak ada alasan bagi pemda untuk memecat guru dan tendik PPPK paruh waktu. Mereka adalah aset penting yang membantu mengurangi beban tenaga mengajar tetap, terutama di wilayah dengan kekurangan guru tetap,” ujar Menteri.

Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan mekanisme evaluasi kinerja berbasis kompetensi, bukan sekadar status kepegawaian, sehingga pemda dapat menilai efektivitas tenaga pendidik secara objektif.

Implikasi Kebijakan bagi Pemerintah Daerah

Dengan dukungan anggaran besar dan kebijakan perlindungan tenaga pendidik PPPK, pemda diharapkan dapat:

• Mengoptimalkan penempatan guru paruh waktu di sekolah-sekolah yang masih kekurangan tenaga mengajar.
• Memanfaatkan fasilitas baru hasil revitalisasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
• Memperkuat program digitalisasi melalui pelatihan berkelanjutan bagi guru.
• Menjaga stabilitas tenaga kependidikan demi tercapainya target kualitas pendidikan nasional.

Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyambut baik kebijakan tersebut dan menegaskan komitmen daerah untuk tidak memutuskan kontrak guru PPPK secara sepihak. Ia menambahkan bahwa 19 sekolah tambahan di Pati akan menerima bantuan digitalisasi pada tahun 2026, khususnya yang terdampak bencana.

Namun, tantangan tetap ada. Bangunan lama yang merupakan warisan program Inpres masih memerlukan perhatian serius, baik dari segi perawatan maupun peningkatan standar keamanan.

Secara keseluruhan, sinergi antara revitalisasi infrastruktur, alokasi anggaran yang signifikan, digitalisasi kelas, serta perlindungan terhadap tenaga pendidik PPPK paruh waktu menjadi fondasi utama pemerintah untuk mencapai tujuan pendidikan inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.