Tag Archives: PPPK

LintasWarganet.com – 04 April 2026 | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu kini menjadi sorotan utama di berbagai daerah setelah munculnya kebijakan baru yang dapat mengancam keberlangsungan mereka. Meskipun UU Hukum Kepegawaian (HKPD) baru akan mulai berlaku pada tahun 2027, tekanan untuk melakukan efisiensi anggaran telah memicu wacana …

LintasWarganet.com – 03 April 2026 | JAKARTA – Kebijakan terbaru dalam Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) menimbulkan tekanan signifikan bagi pemerintah daerah, terutama dalam pengelolaan belanja pegawai. Pembatasan maksimal 30 persen dari total APBD untuk belanja aparatur, yang memang dimaksudkan untuk …

LintasWarganet.com – 01 April 2026 | Jalan menuju kepastian karier bagi ribuan pegawai non‑ASN yang bekerja dengan kontrak PPPK paruh waktu semakin terbuka lebar. Sejak keputusan Menteri PANRB No. 16/2025, pemerintah menyiapkan skema alih status menjadi PPPK penuh waktu, sekaligus mendapat dukungan kuat dari kementerian keuangan dan tokoh politik. Kombinasi …

LintasWarganet.com – 31 Maret 2026 | Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali menjadi sorotan publik setelah pemprov mengisyaratkan kemungkinan merumahkan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akibat kekurangan anggaran. Isu ini mencuat bersamaan dengan pernyataan Bupati Tana Toraja yang menegaskan tidak ada komentar resmi terkait rencana tersebut, sekaligus menambah kekhawatiran di …

LintasWarganet.com – 31 Maret 2026 | Jakarta, 30 Maret 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi dua isu penting yang mengemuka dalam dunia perpajakan: keluhan masyarakat terkait aplikasi Coretax yang sering error dan rencana mutasi ratusan pegawai Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Di tengah sorotan …