Tag Archives: kebijakan publik

PPPK dan P3K PW Terancam Gaji Tertunda 3 Bulan, Opsi PHK Mengemuka: Apa Skena Penyelesaiannya?

PPPK dan P3K PW Terancam Gaji Tertunda 3 Bulan, Opsi PHK Mengemuka: Apa Skena Penyelesaiannya?

LintasWarganet.com – 07 April 2026 | Sejumlah pegawai negeri dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kini menghadapi ancaman penundaan pembayaran gaji selama tiga bulan. Kondisi ini memicu keresahan di kalangan mereka …

Read More »

Prabowo Janji Percepat Program 3 Juta Rumah, Minta Kampus Bantu Riset Perumahan

Prabowo Janji Percepat Program 3 Juta Rumah, Minta Kampus Bantu Riset Perumahan

LintasWarganet.com – 07 April 2026 | Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat realisasi program 3 Juta Rumah. Dalam sebuah pertemuan dengan perwakilan perguruan tinggi, ia mengajak lembaga akademik untuk berperan aktif dalam riset dan kajian intensif terkait tantangan perumahan di tanah air. Program 3 Juta Rumah, yang diluncurkan pada …

Read More »

Muncul Wacana Pemotongan Gaji Menteri, Begini Kata Airlangga Hartarto

Muncul Wacana Pemotongan Gaji Menteri, Begini Kata Airlangga Hartarto

LintasWarganet.com – 07 April 2026 | Baru-baru ini, media sosial dan beberapa forum publik mulai menyuarakan wacana pemotongan gaji para menteri, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Isu ini muncul di tengah pembahasan anggaran negara yang semakin ketat. Dalam sebuah pernyataan resmi, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa sampai saat ini …

Read More »

RUU Perampasan Aset Dibahas, Perlindungan Hak Warga Jadi Sorotan

RUU Perampasan Aset Dibahas, Perlindungan Hak Warga Jadi Sorotan

LintasWarganet.com – 07 April 2026 | Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi agenda utama di DPR. RUU ini bertujuan memberikan landasan hukum yang jelas bagi negara dalam menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana, sekaligus menjamin perlindungan hak warga yang menjadi subjek penyitaan. Beberapa poin penting yang …

Read More »

Baleg DPR Komitmen Kawal RUU Masyarakat Hukum untuk Berikan Perlindungan dan Pengakuan Formal

Baleg DPR Komitmen Kawal RUU Masyarakat Hukum untuk Berikan Perlindungan dan Pengakuan Formal

LintasWarganet.com – 06 April 2026 | Ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi sorotan ketika Badan Anggota Legislatif (Baleg) menegaskan komitmen untuk mengawal Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat (MHA). RUU tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang memberikan perlindungan serta pengakuan resmi bagi hak-hak masyarakat adat di seluruh wilayah …

Read More »

Survei: 88,8% Masyarakat Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2026

Survei: 88,8% Masyarakat Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2026

LintasWarganet.com – 06 April 2026 | Survei terbaru mengungkapkan bahwa sebanyak 88,8 % responden menilai penyelenggaraan mudik Lebaran 2026 berjalan memuaskan. Hasil ini mencerminkan persepsi positif masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam mengatur arus perjalanan pulang kampung selama hari raya. Metodologi survei dilakukan melalui jejak pendapat daring, melibatkan responden dari berbagai provinsi. …

Read More »

Pemkot Solo Alokasikan Dana Hibah untuk Tangani Masalah Sampah

Pemkot Solo Alokasikan Dana Hibah untuk Tangani Masalah Sampah

LintasWarganet.com – 06 April 2026 | Wali Kota Solo, Respati Ardi, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Solo untuk mempercepat penanggulangan masalah sampah melalui alokasi dana hibah khusus. Dana tersebut ditujukan untuk memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah, meningkatkan program daur ulang, serta mendukung inisiatif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Beberapa fokus utama yang …

Read More »

Pakar Usulkan Lembaga Pengelola Aset Rampasan Berada di Bawah Presiden

Pakar Usulkan Lembaga Pengelola Aset Rampasan Berada di Bawah Presiden

LintasWarganet.com – 06 April 2026 | Sejumlah pakar kebijakan publik dan ekonomi mengemukakan usulan agar lembaga yang bertanggung jawab mengelola aset hasil rampasan negara ditempatkan secara langsung di bawah wewenang Presiden. Menurut mereka, penataan struktural ini dapat meningkatkan koordinasi antar‑instansi, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memastikan perlindungan harta benda yang …

Read More »

Pakar Usulkan Lembaga Pengelola Aset Rampasan Diletakkan di Bawah Presiden

Pakar Usulkan Lembaga Pengelola Aset Rampasan Diletakkan di Bawah Presiden

LintasWarganet.com – 06 April 2026 | Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola aset yang disita atau dirampas, baik dari kasus korupsi, kejahatan, maupun pelanggaran hukum lainnya. Pengelolaan yang efektif dianggap krusial untuk mengamankan nilai ekonomi serta mencegah penyalahgunaan kembali aset tersebut. Beberapa pakar kebijakan publik mengajukan usulan agar lembaga yang …

Read More »