Eks Wamenaker Noel Klaim Selamatkan Uang Rakyat Lebih Banyak daripada KPK

LintasWarganet.com – 19 Mei 2026 | Immanuel “Noel” Ebenezer Gerungan, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024–2025, kembali menimbulkan perdebatan publik setelah menyatakan bahwa dirinya telah menyelamatkan lebih banyak uang rakyat dibandingkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan pada situs berita nasional pada awal pekan ini.

Noel menegaskan bahwa selama menjabat, ia berfokus pada program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan pekerja dan pengusaha kecil, termasuk restrukturisasi subsidi upah, penataan program jaminan sosial, serta penegakan standar upah minimum yang lebih realistis. Ia mengklaim bahwa kebijakan tersebut berhasil mengurangi beban fiskal negara sebesar puluhan triliun rupiah, yang selanjutnya dapat dialokasikan untuk layanan publik lain.

Berbeda dengan KPK, yang menurutnya lebih banyak berfokus pada penanganan kasus korupsi besar tanpa memberikan solusi konkret untuk mengurangi kebocoran anggaran, Noel menekankan bahwa upaya pencegahan yang ia lakukan telah “menyelamatkan” uang rakyat secara langsung.

• Penghematan subsidi upah: Penyesuaian kriteria penerima subsidi diperkirakan mengurangi pengeluaran pemerintah hingga Rp12 triliun per tahun.
• Optimalisasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Restrukturisasi menghemat sekitar Rp8 triliun.
• Peningkatan kepatuhan upah minimum: Mengurangi praktik underpayment yang diperkirakan merugikan negara senilai Rp5 triliun.

Namun, pernyataan Noel tidak lepas dari kritik. Beberapa pengamat politik menilai bahwa klaim “menyelamatkan uang rakyat” bersifat subjektif dan sulit diukur secara objektif tanpa audit independen. Mereka juga menyoroti bahwa KPK memiliki mandat khusus untuk memberantas korupsi yang secara tidak langsung juga melindungi keuangan negara.

Di sisi lain, pendukung Noel berargumen bahwa hasil kebijakan ekonomi langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, sementara hasil kerja KPK cenderung bersifat jangka panjang dan sering kali terhambat oleh proses hukum yang kompleks.

Pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terhadap pernyataan tersebut. Sementara itu, publik menunggu klarifikasi lebih lanjut mengenai metodologi penghitungan penghematan yang disebutkan oleh mantan pejabat tersebut.