Gubernur Jabar KDM Usul 70 Persen Pajak Tambang Kembali ke Desa

LintasWarganet.com – 17 Mei 2026 | Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang dikenal dengan inisial KDM, baru-baru ini mengajukan usulan agar 70 persen pajak yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan dialokasikan kembali kepada desa‑desa tempat tambang beroperasi. Usulan ini diungkapkan dalam rapat koordinasi pemerintah provinsi pada minggu ini.

Tujuan utama kebijakan tersebut adalah meningkatkan pendapatan asli desa, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta menambah dana untuk program kesejahteraan sosial. Dengan alokasi yang lebih besar, pemerintah berharap desa‑desa dapat memperbaiki jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal.

• Peningkatan pendapatan desa: Dana tambahan dapat menutupi kebutuhan operasional dan investasi jangka panjang.
• Pembangunan infrastruktur: Perbaikan jalan, jembatan, dan jaringan listrik menjadi lebih cepat selesai.
• Kesejahteraan masyarakat: Program kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi dapat diperluas.

Usulan ini mendapat beragam respons. Di satu sisi, perwakilan organisasi petani dan tokoh masyarakat desa menyambut baik kebijakan tersebut, menilai bahwa pajak pertambangan selama ini belum memberi manfaat yang proporsional bagi masyarakat lokal. Di sisi lain, beberapa pelaku industri menilai bahwa persentase 70 persen terlalu tinggi dan dapat mengurangi daya tarik investasi di sektor pertambangan.

Gubernur KDM menegaskan bahwa usulan ini masih dalam tahap pembahasan dengan DPRD Jawa Barat dan akan disesuaikan dengan regulasi perpajakan nasional. Ia menambahkan bahwa mekanisme penyaluran dana akan diawasi secara transparan melalui sistem akuntabilitas yang melibatkan lembaga desa dan auditor independen.

Jika kebijakan ini diadopsi, diperkirakan akan menjadi contoh bagi provinsi lain dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan daerah. Selain itu, langkah ini selaras dengan agenda pemerintahan Jawa Barat yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan.