Tak Ada Lagi Sembunyi‑Sembunyi Soal Kepemilikan Saham, OJK Geber Reformasi Transparansi Pasar Modal

LintasWarganet.com – 13 April 2026 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru‑baru ini mengumumkan serangkaian langkah reformasi yang bertujuan meningkatkan transparansi pasar modal Indonesia dan menyelaraskannya dengan standar internasional. Salah satu poin utama adalah kewajiban bagi perusahaan tercatat untuk mempublikasikan nama pemegang saham yang memiliki kepemilikan saham lebih dari satu persen (1%).

Langkah ini menggantikan praktik sebelumnya yang hanya menampilkan data agregat atau hanya mengungkapkan pemegang saham dengan kepemilikan signifikan di atas batas yang lebih tinggi. Dengan menurunkan ambang batas menjadi 1 persen, OJK berharap informasi kepemilikan menjadi lebih terbuka, memudahkan investor, analis, dan publik untuk menilai struktur kepemilikan perusahaan secara lebih detail.

Berikut rangkuman inti kebijakan baru:

• Perusahaan publik wajib mengungkapkan nama dan persentase kepemilikan setiap pemegang saham yang memiliki 1% atau lebih dari total saham beredar.
• Pengungkapan harus dilakukan dalam laporan tahunan serta secara berkala melalui sistem pelaporan elektronik OJK.
• Data yang dipublikasikan akan tersedia secara gratis di portal resmi OJK untuk diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Meningkatkan kepercayaan investor domestik dan asing.
2. Memperkuat tata kelola perusahaan dengan mengurangi potensi penyembunyian kepemilikan.
3. Mempermudah deteksi praktik insider trading dan manipulasi pasar.
4. Menyesuaikan pasar modal Indonesia dengan regulasi serupa yang diterapkan di bursa‑bursa utama dunia.

Berikut perbandingan singkat antara kebijakan lama dan baru:

Reaksi pasar awalnya positif. Analis menilai bahwa langkah ini dapat memperkecil asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan investor kecil, yang selama ini menjadi salah satu faktor menghambat likuiditas saham. Beberapa perusahaan juga menyatakan kesiapan mereka untuk menyesuaikan sistem pelaporan internal demi mematuhi regulasi baru.

OJK menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan ini akan diawasi secara ketat, dengan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak mematuhi. Diharapkan dalam jangka menengah, transparansi yang lebih tinggi akan menarik lebih banyak investasi asing, memperkuat posisi pasar modal Indonesia dalam indeks global, dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.