Rosan Ngaku Sudah Kantongi Solusi Utang Whoosh Rp124 Triliun, Seperti Apa?

LintasWarganet.com – 23 April 2026 | Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa pemerintah telah menemukan jalur penyelesaian untuk mengatasi beban utang proyek kereta cepat Jakarta‑Bandung, yang dikenal dengan nama Whoosh, senilai sekitar Rp124 triliun.

Proyek Whoosh, yang direncanakan untuk menghubungkan ibu kota dengan kota Bandung dalam waktu kurang dari satu jam, sempat menjadi sorotan publik karena tingginya biaya dan ketidakpastian pendanaan. Hingga kini, total utang yang menumpuk diperkirakan mencapai Rp124 triliun, menimbulkan pertanyaan mengenai kelangsungan finansial proyek.

Rosan menegaskan bahwa solusi yang sedang dipertimbangkan mencakup beberapa alternatif strategis, antara lain:

• Pembiayaan ulang (refinancing) melalui penerbitan obligasi pemerintah dengan tenor lebih panjang untuk menurunkan beban bunga.
• Penjaminan sovereign guarantee yang memberikan kepercayaan lebih kepada investor asing dan lembaga keuangan internasional.
• Skema kemitraan publik‑swasta (PPP) yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai mitra operasional dan pendanaan.
• Penjualan atau penyewaan aset non‑strategis untuk mengalihkan sebagian dana ke dalam proyek Whoosh.
• Negosiasi ulang dengan kreditur untuk menyesuaikan jadwal pembayaran dan restrukturisasi utang.

Selain itu, pemerintah berencana memanfaatkan potensi pendapatan masa depan dari layanan kereta cepat, seperti tarif penumpang dan tarif kargo, sebagai sumber kas untuk melunasi utang secara bertahap.

Rosan menambahkan bahwa langkah-langkah tersebut akan dikaji lebih lanjut dalam rapat koordinasi lintas kementerian, serta membutuhkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jika disetujui, solusi ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan investor, mengurangi tekanan fiskal, dan mempercepat realisasi proyek Whoosh yang telah tertunda.

Pengamatan para analis menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian utang Whoosh akan menjadi indikator penting bagi kemampuan pemerintah mengelola proyek infrastruktur berskala besar di masa mendatang.