Harga Minyak Tembus US$115, Risiko Fiskal Indonesia Meningkat: Apa Dampaknya pada APBN dan Rupiah?

LintasWarganet.com – 08 April 2026 | Pasar energi global kembali menjadi sorotan utama setelah harga minyak mentah Brent melampaui US$115 per barel pada awal pekan ini. Kenaikan tajam ini dipicu oleh ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran, yang mengakibatkan gangguan pada jalur pelayaran tanker di Selat Hormuz. Dampak langsungnya dirasakan oleh perekonomian Indonesia, baik dari sisi inflasi, nilai tukar rupiah, maupun tekanan pada anggaran negara.

Ketegangan AS‑Iran Memicu Lonjakan Harga Minyak

Konflik yang dimulai pada akhir Februari antara kedua negara telah menutup hampir seluruh lalu lintas tanker minyak di Selat Hormuz, salah satu jalur paling vital bagi pasokan energi dunia. International Energy Agency (IEA) menanggapi dengan melepaskan 400 juta barel cadangan darurat pada 11 Maret, namun cadangan tersebut diperkirakan hanya cukup hingga pertengahan April. Ahli energi memperingatkan munculnya fenomena “oil cliff”, yakni penurunan pasokan secara mendadak ketika cadangan habis.

Analisis dari Fahmi Almuttaqin, analis di Reku, menegaskan bahwa jika konflik tidak mereda, harga minyak dapat melaju ke kisaran US$120‑150. Sebaliknya, de‑eskalasi dapat memberi peluang rally pada pasar saham, mata uang kripto, dan penurunan harga minyak.

Implikasi pada Ekonomi Domestik

Lonjakan harga energi menimbulkan tekanan luas pada sektor riil Indonesia. Industri otomotif, tekstil, farmasi, elektronik, serta makanan dan minuman melaporkan kenaikan biaya bahan baku akibat gangguan rantai pasok global. Pemerintah, melalui Presiden Prabowo Subianto, berupaya menyerap selisih harga dengan subsidi, namun keberlanjutan kebijakan ini dipertanyakan mengingat besarnya beban fiskal.

Rupiah juga berada di bawah tekanan. Pada perdagangan siang Selasa 7 April 2026, nilai tukar rupiah melemah hingga 17.094 per dolar AS, mendekati level historis 17.100. Pelemahan mata uang memperburuk inflasi impor, khususnya pada barang‑barang yang bergantung pada bahan bakar dan energi.

Risiko Fiskal dan APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 awalnya memperkirakan harga minyak dunia pada US$70 per barel. Realisasi harga yang jauh di atas perkiraan menimbulkan selisih anggaran yang signifikan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menanyakan kepada Menteri Keuangan, Purbaya, tentang ketahanan APBN dalam menghadapi skenario harga minyak tinggi.

Berikut adalah beberapa poin utama yang menjadi perhatian fiskal:

• Penurunan pendapatan dari sektor migas akibat biaya produksi yang lebih tinggi.
• Peningkatan beban subsidi energi yang harus dibiayai dari APBN.
• Kenaikan inflasi yang dapat menurunkan daya beli masyarakat dan mempengaruhi penerimaan pajak.
• Potensi penurunan nilai tukar rupiah yang memperbesar biaya pembayaran utang luar negeri yang berdenominasi dolar.

Fahmi menegaskan bahwa menyimpan seluruh aset dalam rupiah menjadi risiko tersembunyi. Diversifikasi aset, termasuk ke dalam mata uang asing atau komoditas, dianggap sebagai langkah rasional bagi investor dan pelaku usaha.

Langkah Pemerintah Menghadapi Gejolak Energi

Untuk mengurangi dampak negatif, pemerintah diperkirakan akan mengambil beberapa kebijakan strategis:

1. Penguatan cadangan strategis minyak nasional untuk menahan fluktuasi harga jangka pendek.
2. Penyesuaian subsidi energi secara bertahap, mengalihkan bantuan kepada kelompok masyarakat paling rentan.
3. Peningkatan insentif bagi pengembangan energi terbarukan guna mengurangi ketergantungan pada minyak impor.
4. Koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar melalui intervensi pasar.

Selain itu, dialog diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran diharapkan dapat meredakan ketegangan, meski prosesnya masih panjang. Jika jalur tanker kembali terbuka, pasokan global dapat pulih dan tekanan harga minyak berkurang.

Secara keseluruhan, kenaikan harga minyak ke level US$115 menandai tantangan besar bagi ekonomi Indonesia. Pemerintah harus menyeimbangkan antara kebijakan subsidi, stabilitas fiskal, dan upaya diversifikasi ekonomi untuk menghadapi volatilitas energi global. Kewaspadaan dan kebijakan responsif akan menjadi kunci dalam menjaga pertumbuhan ekonomi serta menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil.