Danantara Diminta Fokus Bereskan Kebocoran Ekspor, Pengamat Kaji Masalah Transparansi

LintasWarganet.com – 03 Juni 2026 | Direktur Utama Danantara, sebuah perusahaan eksportir utama, baru-baru ini mendapat tekanan kuat dari regulator dan pengamat industri untuk segera menindaklanjuti kebocoran nilai ekspor yang terjadi akibat praktik under invoicing. Praktik ini menurunkan nilai atau volume yang dilaporkan ke bea cukai dibandingkan dengan realitas transaksi, sehingga mengurangi penerimaan negara.

Pengamat ekonomi menyoroti bahwa kebocoran semacam ini tidak hanya merugikan kas negara, tetapi juga menciptakan distorsi dalam data perdagangan internasional Indonesia. Data yang tidak akurat dapat menurunkan kepercayaan investor asing dan mempersulit perencanaan kebijakan perdagangan.

Berikut beberapa poin utama yang diangkat oleh para pengamat:

• Penurunan penerimaan pajak: Under invoicing mengurangi basis pajak impor dan ekspor, berpotensi menghilangkan miliaran rupiah setiap tahunnya.
• Kurangnya transparansi: Sistem pelaporan yang lemah memungkinkan perusahaan menyembunyikan nilai sebenarnya tanpa deteksi awal.
• Dampak pada statistik nasional: Data yang tidak akurat mengganggu analisis ekonomi makro dan perencanaan kebijakan.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Pajak telah menegaskan komitmen untuk memperketat pengawasan. Beberapa langkah yang diusulkan meliputi:

1. Penerapan sistem e-filing yang terintegrasi antara bea cukai dan otoritas pajak.
2. Peningkatan audit random pada perusahaan eksportir dengan volume tinggi.
3. Pemberian sanksi administratif yang lebih berat bagi pelanggar yang terbukti melakukan under invoicing.

Dalam pertemuan internal, Danantara menyatakan kesiapan untuk bekerjasama dengan otoritas terkait, termasuk peninjauan kembali seluruh dokumen ekspor dan penerapan prosedur internal yang lebih ketat. Perusahaan juga berjanji akan meningkatkan pelatihan bagi tim ekspor agar memahami pentingnya kepatuhan regulasi.

Para pengamat menilai langkah-langkah tersebut harus diikuti dengan pengawasan berkelanjutan. Tanpa kontrol yang konsisten, praktik serupa dapat muncul kembali di sektor lain, mengancam upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dan menjaga integritas data perdagangan.