BI Naik, Pemerintah Tetap Jaga Suku Bunga Rumah Subsidi 5%: Dampak pada Likuiditas dan Pasar Keuangan

LintasWarganet.com – 20 Juni 2026 | Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen, menandai kenaikan kedua dalam sebulan. Kenaikan ini dilakukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan menahan inflasi agar tetap berada dalam target 2,5% ±1%.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara), menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menjaga suku bunga fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi pada level 5 persen. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses ke rumah layak huni meski terjadi dinamika ekonomi dan peningkatan suku bunga acuan.

Rincian Kebijakan FLPP dan Capaian Penyaluran

Dalam rapat bersama Danantara Indonesia pada 19 Juni 2026, Ara mengungkapkan target penyaluran FLPP tahun 2026 sebanyak 350.000 unit rumah. Hingga kini, realisasi mencapai 78.277 unit atau 22,36 persen dari target tahunan. Pemerintah berharap dengan mempertahankan suku bunga 5 persen, permintaan akan rumah subsidi tidak akan tertekan oleh kenaikan biaya pinjaman.

Reaksi Pasar Keuangan dan SRBI

Kenaikan suku bunga BI juga berdampak pada pasar sekuritas, khususnya Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Imbal hasil SRBI di pasar sekunder meningkat dan berada di kisaran 7 persen pada 12 Juni 2026. Josua Pardede, Kepala Ekonom PermataBank, mengingatkan bahwa imbal hasil yang terlalu menarik dapat menyedot likuiditas perbankan, memaksa bank meningkatkan suku bunga simpanan untuk mempertahankan dana.

Pardede menekankan pentingnya pemantauan ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BI terhadap bunga deposito khusus, rasio likuiditas, pertumbuhan kredit baru, serta kredit bermasalah. Ia juga menyoroti bahwa penempatan dan penarikan kas negara di perbankan harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menambah tekanan likuiditas secara mendadak.

Pengaruh terhadap Biaya Dana dan Kredit

Setelah kenaikan 100 basis poin pada Mei-Juni 2026, suku bunga dana pihak ketiga (DPK) rupiah naik dari 2,65 persen pada April menjadi 2,70 persen pada Mei. Kenaikan ini menunjukkan persaingan penghimpunan dana semakin ketat, terutama karena sumber dana murah semakin terbatas sementara kebutuhan pendanaan kredit tetap besar.

Meskipun biaya dana mulai meningkat, Pardede menilai tekanan likuiditas belum menjadi risiko sistemik karena BI masih menyediakan likuiditas melalui lelang repo dan instrumen lain. Namun, ia memperkirakan tren penurunan biaya dana yang terjadi setelah penurunan BI-Rate 125 basis poin pada 2025 berpotensi berbalik arah pada 2026.

Implikasi pada Investasi Kripto

Di pasar aset digital, harga Bitcoin tetap lesu meskipun ada spekulasi tentang dampak kebijakan moneter. Pada 20 Juni 2026, Bitcoin diperdagangkan pada level US$63.482, naik 1,55 persen dalam 24 jam terakhir. Para pelaku pasar mencatat bahwa kebijakan suku bunga yang lebih tinggi dapat menurunkan minat investor pada aset berisiko tinggi, termasuk kripto, meski ada ekspektasi bahwa kebijakan moneter yang stabil dapat memberikan dukungan jangka panjang.

Secara keseluruhan, kebijakan suku bunga BI yang lebih tinggi berupaya menahan inflasi dan memperkuat nilai tukar, namun menimbulkan tantangan bagi sektor perumahan subsidi, likuiditas perbankan, dan pasar modal. Pemerintah berkomitmen menjaga suku bunga FLPP tetap 5 persen untuk melindungi konsumen berpenghasilan rendah, sementara regulator diharapkan mengawasi dampak likuiditas SRBI dan memastikan stabilitas sistem keuangan.

Langkah selanjutnya akan melibatkan koordinasi antara BI, OJK, dan Kementerian Keuangan dalam menyeimbangkan kebutuhan stabilitas makroekonomi dengan tujuan inklusi keuangan dan perumahan. Pengawasan ketat terhadap aliran dana, penetapan kebijakan suku bunga yang responsif, serta dukungan kebijakan fiskal akan menjadi kunci dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah tantangan global.