Ekonom Sentil Pemda Usai Penutupan Ritel Modern di Lombok Tengah: Bikin Peta Dagang, Bukan Pelarangan

LintasWarganet.com – 02 Juni 2026 | Penutupan sejumlah ritel modern di Kabupaten Lombok Tengah menimbulkan perdebatan di kalangan ekonom dan pelaku usaha. Pemerintah daerah memutuskan penutupan tersebut dengan alasan melindungi pedagang tradisional, namun langkah ini menuai kritik tajam karena dianggap mengabaikan dinamika pasar yang lebih kompleks.

Seorang ekonom terkemuka menilai kebijakan tersebut kurang tepat. Menurutnya, alih‑alih melarang keberadaan ritel modern, pemerintah sebaiknya menyusun peta dagang yang memetakan alur distribusi, titik konsumen, serta potensi sinergi antara pasar tradisional, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan ritel modern.

Berikut poin‑poin utama yang disarankan oleh ekonom tersebut:

• Mengidentifikasi wilayah dengan konsentrasi pedagang tradisional yang membutuhkan dukungan pasar modern.
• Mengembangkan mekanisme kolaborasi antara ritel modern dan UMKM, misalnya melalui program pemasaran bersama atau alokasi ruang kios di dalam pusat perbelanjaan.
• Menyusun regulasi yang menyeimbangkan kepentingan pedagang tradisional dengan hak konsumen untuk mendapatkan pilihan produk yang beragam.
• Melakukan monitoring berkala terhadap dampak ekonomi pasca‑penutupan, termasuk perubahan omzet pedagang tradisional dan tingkat pengangguran.

Ekonom tersebut menegaskan bahwa penutupan total dapat menurunkan pilihan konsumen, meningkatkan harga, serta menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Sebaliknya, peta dagang yang komprehensif dapat menjadi alat perencanaan yang membantu pemerintah mengoptimalkan penggunaan lahan, memperkuat jaringan distribusi, dan mendorong pertumbuhan UMKM.

Dengan pendekatan yang lebih inklusif, diharapkan kebijakan daerah tidak lagi dipandang sebagai larangan semata, melainkan sebagai upaya terstruktur untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang berkelanjutan di Lombok Tengah.