Prabowo Diingatkan Pelemahan Rupiah Bukan Bercanda, Ekonom Sebut Harga LPG hingga Bahan Pokok Bisa Naik
Prabowo Diingatkan Pelemahan Rupiah Bukan Bercanda, Ekonom Sebut Harga LPG hingga Bahan Pokok Bisa Naik

Prabowo Diingatkan Pelemahan Rupiah Bukan Bercanda, Ekonom Sebut Harga LPG hingga Bahan Pokok Bisa Naik

LintasWarganet.com – 16 Mei 2026 | Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah tokoh ekonomi, Direktur Eksekutif Celios Bhima menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah tidak boleh dipandang sebelah mata. Menurutnya, dampak paling terasa akan dirasakan oleh warga desa yang sangat bergantung pada bahan bakar dan pupuk untuk kegiatan pertanian.

Bhima mengingatkan bahwa penurunan nilai rupiah dapat memicu kenaikan harga barang kebutuhan pokok, termasuk LPG, pupuk, beras, dan minyak goreng. Ia menambahkan bahwa kenaikan tersebut tidak hanya bersifat sementara, melainkan berpotensi berlanjut jika kebijakan moneter tidak segera disesuaikan.

Berikut beberapa komoditas yang diperkirakan akan mengalami kenaikan harga dalam beberapa bulan ke depan:

  • LPG 3 kg
  • Pupuk urea
  • Beras
  • Minyak goreng
  • Sembako lainnya

Proyeksi kenaikan harga dapat dilihat pada tabel berikut:

Komoditas Perkiraan Kenaikan
LPG 3 kg 5‑7 %
Pupuk urea 8‑10 %
Beras 4‑6 %

Ekonom tersebut juga menyoroti bahwa inflasi yang dipicu oleh depresiasi rupiah dapat menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Oleh karena itu, ia menyerukan pemerintah, termasuk pihak kampanye Prabowo Subianto, untuk memperhatikan kebijakan fiskal dan moneter yang dapat menstabilkan nilai tukar.

Prabowo Subianto, yang saat ini tengah menggalang dukungan politik, menerima peringatan tersebut dengan catatan bahwa kebijakan ekonomi harus seimbang antara pertumbuhan dan kestabilan harga. Ia menegaskan komitmen untuk menjaga kesejahteraan rakyat, khususnya di wilayah pedesaan.

Jika tidak ditangani secara tepat, Bhima memperingatkan bahwa kenaikan harga LPG dan bahan pokok dapat menimbulkan tekanan sosial yang signifikan, memperparah ketimpangan ekonomi, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.