Tag Archives: Legislasi

LintasWarganet.com – 10 April 2026 | Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Stefanus B.A.N. Liow, menegaskan pentingnya penyelarasan regulasi perkoperasian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangka konsultasi publik yang diadakan di Manado, menyoroti tantangan harmonisasi kebijakan yang selama …

LintasWarganet.com – 08 April 2026 | Rapat Dewan Perwakilan Utama (RDPU) yang dihadiri para pakar kebijakan publik dan legislator hari ini menghasilkan penekanan baru pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Dalam sesi tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR, Bapak Sahroni, menyatakan bahwa rancangan undang‑undang akan dialokasikan secara khusus untuk menjerat …

LintasWarganet.com – 07 April 2026 | Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi agenda utama di DPR. RUU ini bertujuan memberikan landasan hukum yang jelas bagi negara dalam menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana, sekaligus menjamin perlindungan hak warga yang menjadi subjek penyitaan. Beberapa poin penting yang …

LintasWarganet.com – 06 April 2026 | Ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi sorotan ketika Badan Anggota Legislatif (Baleg) menegaskan komitmen untuk mengawal Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat (MHA). RUU tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang memberikan perlindungan serta pengakuan resmi bagi hak-hak masyarakat adat di seluruh wilayah …

LintasWarganet.com – 06 April 2026 | Sahroni, anggota Komisi I DPR RI, mengingatkan bahwa Undang-Undang Perampasan Aset (UUPA) harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, jika tidak diatur dengan ketat, regulasi ini berpotensi dijadikan instrumen penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Ia menyoroti beberapa kasus di mana aset warga disita …

LintasWarganet.com – 04 April 2026 | Georgia, negara bagian di selatan Amerika Serikat, kembali menjadi sorotan nasional pada awal April 2024 setelah sejumlah keputusan legislatif penting diambil. Dua agenda utama – penyelesaian sengketa sistem pemilu dan rancangan undang‑undang yang memungkinkan pemilik properti menuntut pemerintah daerah terkait kebijakan tunawisma – menimbulkan …

LintasWarganet.com – 02 April 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat menjadi bukti nyata bahwa amanat konstitusi terkait hak-hak adat telah dijalankan. Pengesahan tersebut merupakan hasil diskusi panjang antara fraksi, pakar hukum, serta perwakilan komunitas adat di seluruh Indonesia. Latar Belakang Konstitusional UUD …

LintasWarganet.com – 29 Maret 2026 | Asosiasi Pengusaha Indonesia (Kadin) menegaskan bahwa upaya penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang tindak pidana ekonomi harus berlandaskan prinsip kepastian hukum. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan internal Kadin menjelang pembahasan legislasi di tingkat nasional. Kadin menyoroti pentingnya regulasi yang jelas untuk melindungi iklim …