Terungkap! Dampak Tunjangan Hari Raya dalam Kebijakan Gaji Ke-13, Korupsi Proyek Kereta, dan Tuntutan Buruh 2026

LintasWarganet.com – 30 April 2026 | Jelang perayaan Idul Fitri dan Hari Buruh Internasional, topik Tunjangan Hari Raya (THR) kembali menjadi sorotan utama di ranah kebijakan publik, korupsi, serta tuntutan reformasi ketenagakerjaan. Pemerintah mengatur pemberian THR melalui peraturan gaji ke-13, sementara kasus korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) mengungkap alokasi dana THR sebagai bagian dari uang operasional yang dipertanyakan. Di sisi lain, serikat buruh menuntut penghapusan pajak atas THR dalam agenda reformasi ketenagakerjaan menjelang May Day 2026.

THR dalam Komponen Gaji Ke-13 Tahun 2026

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 menetapkan bahwa gaji ke-13, yang juga berfungsi sebagai Tunjangan Hari Raya, harus dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2026. Komponen perhitungan mencakup gaji pokok serta seluruh tunjangan tetap yang diterima pada bulan Mei 2026, termasuk THR. Kebijakan ini berlaku seragam untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri, serta pensiunan dan penerima tunjangan lainnya. Dengan standar ini, pemerintah berupaya menstimulasi daya beli masyarakat menjelang musim belanja lebaran serta memastikan keadilan bagi semua penerima.

Kasus Korupsi DJKA: THR Dijadikan Alasan Penggunaan Dana

Dalam sidang korupsi proyek jalur kereta api Medan‑Binjai, terdakwa Muhlis Hanggani Capah, seorang pegawai negeri di Balai Teknik Perkeretaapian, mengklaim bahwa sebagian besar uang Rp 1,9 miliar yang diterimanya dari kontraktor dipergunakan untuk kegiatan operasional, termasuk pembebasan lahan dan “tunjangan hari raya kepada pegawai”. Klaim tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi alokasi THR dalam proyek publik. Selanjutnya, Muhlis mengaku telah mengembalikan Rp 200 juta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun total uang yang diduga diterimanya mencapai Rp 1.939.9 juta. Penyalahgunaan dana THR ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan ketat atas pengeluaran yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja.

Buruh Menuntut Penghapusan Pajak THR dalam Reformasi 2026

Kelompok Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan partai-partai buruh menyampaikan 11 tuntutan utama pada konferensi pers daring menjelang May Day 2026. Salah satu poin krusial adalah penghapusan pajak atas Tunjangan Hari Raya, jaminan hari tua, pesangon, dan jaminan pensiun. Mereka berargumen bahwa beban pajak tersebut menurunkan nilai riil THR, sehingga mengurangi efektivitas kebijakan kesejahteraan. Tuntutan ini sekaligus diiringi dengan permintaan revisi Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dianggap belum cukup melindungi pekerja outsourcing maupun pekerja tetap dalam hal THR.

Sejarah Singkat THR di Indonesia

THR pertama kali diatur melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 12/1993, yang menjamin setiap pekerja berhak menerima tunjangan setara satu bulan upah menjelang hari raya keagamaan. Sejak itu, THR menjadi komponen penting dalam sistem kesejahteraan ketenagakerjaan, sekaligus menjadi tolok ukur kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perburuhan. Pada era Orde Baru, pelaksanaan THR sempat mengalami pengetatan, namun kebijakan tersebut tetap dipertahankan hingga reformasi era reformasi, ketika Undang‑Undang Ketenagakerjaan 2003 menegaskan hak THR secara lebih kuat.

Implikasi Kebijakan THR bagi Anggaran Negara

Anggaran APBN dan APBD harus memperhitungkan beban tambahan THR dalam perhitungan gaji ke-13. Menurut data yang dirilis Kementerian Keuangan, alokasi untuk THR dalam gaji ke-13 diperkirakan mencapai lebih dari Rp 50 triliun secara nasional pada tahun 2026. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya efisiensi penggunaan dana, khususnya dalam proyek-proyek infrastruktur besar yang melibatkan banyak kontraktor. Kasus DJKA menjadi contoh nyata bagaimana dana yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau operasional yang tidak transparan.

Respons Pemerintah dan Lembaga Pengawas

Menanggapi sorotan publik, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa proses verifikasi pencairan gaji ke-13 dan THR akan melibatkan auditor internal serta pengawasan KPK. Selain itu, Direktorat Jenderal Pengelolaan Keuangan (DJK) berkomitmen meningkatkan mekanisme pelaporan penggunaan dana operasional di proyek infrastruktur, termasuk alokasi untuk THR. Sementara itu, Kementerian Tenaga Kerja berjanji akan meninjau kembali kebijakan pajak atas THR setelah mendengarkan masukan dari serikat buruh dan asosiasi pengusaha.

Dengan beragam dinamika mulai dari regulasi gaji ke-13, kasus korupsi yang melibatkan THR, hingga tuntutan penghapusan pajak THR, jelas bahwa tunjangan hari raya tetap menjadi barometer penting dalam menilai keadilan sosial dan tata kelola keuangan publik di Indonesia. Pengawasan yang lebih ketat, transparansi alokasi dana, serta dialog konstruktif antara pemerintah, pekerja, dan dunia usaha diperlukan untuk memastikan THR tetap berfungsi sebagai jaminan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.