Skandal Uang Rp 20 Juta dan Penembakan Sekolah di Filipina: Dua Krisis Mengguncang Dunia Mahasiswa

LintasWarganet.com – 24 Juni 2026 | Jalanan politik kampus dan aula kelas di sebuah sekolah menengah atas Filipina menjadi sorotan publik pada pekan ini. Di satu sisi, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) mengaku menerima uang tunai senilai Rp 20 juta untuk mengganti lokasi aksi demo mahasiswa. Di sisi lain, sebuah penembakan masif di San Jose National High School, Tacloban, menewaskan tiga siswa dan melukai dua puluh lainnya. Kedua peristiwa tersebut menimbulkan perdebatan luas tentang integritas, keamanan, dan peran mahasiswa dalam demokrasi.

Pengakuan Ketua BEM FH UBK dan Tindakan Kampus

Pada Selasa, 23 Juni 2026, Wakil Rektor III Universitas Bung Karno, Daniel Panda, mengumumkan dalam konferensi pers bahwa Ketua BEM Fakultas Hukum, M Abdimaludin, telah secara resmi mengakui menerima uang Rp 20 juta. Uang tersebut, menurut keterangan yang diberikan, diserahkan oleh seorang senior alumni Fakultas Hukum melalui perantara aparat kepolisian. Tujuannya adalah mempengaruhi keputusan mahasiswa agar mengalihkan aksi demonstrasi dari kawasan Istana Kepresidenan ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Abdimaludin mengungkapkan bahwa uang itu diberikan pada dini hari Senin menjelang aksi, dengan catatan agar mahasiswa tidak melancarkan demonstrasi di sekitar Istana. Namun, ia menolak mengikuti instruksi tersebut, sehingga mahasiswa UBK tetap melanjutkan rencana untuk mendatangi Istana demi menyampaikan aspirasi mereka.

Menanggapi pengakuan tersebut, pihak universitas segera menonaktifkan Abdimaludin dari jabatannya sebagai Ketua BEM FH UBK dan membuka penyelidikan internal. Rektor universitas menegaskan bahwa mahasiswa yang terlibat tidak lagi dapat mengatasnamakan diri sebagai Ketua BEM hingga proses investigasi selesai.

Penembakan di Sekolah Menengah Atas Filipina

Sementara itu, pada Senin, 22 Juni 2026, San Jose National High School di Kota Tacloban, Filipina, menjadi lokasi penembakan tragis yang menewaskan tiga siswa dan melukai setidaknya dua puluh siswa lainnya. Pelaku, dua siswa berusia 14 dan 15 tahun, diketahui membawa pistol kaliber 9 mm dan revolver kaliber .38. Kedua pelaku berhasil diamankan oleh aparat keamanan setelah satu di antaranya ditangkap di area sekolah dan yang lainnya ditemukan di rumah warga setelah perburuan singkat.

Polisi regional melaporkan bahwa mayoritas korban yang tewas maupun terluka adalah siswi perempuan. Dari sekian 1.500 siswa yang menempati sekolah, 15 korban luka mengalami cedera akibat tembakan langsung, sementara lima lainnya terluka akibat benturan dan kepanikan, termasuk satu siswa yang terluka di kepala dan masih dirawat intensif.

Motif penembakan masih dalam penyelidikan, namun pihak kepolisian menyebutkan adanya dugaan perundungan yang dialami pelaku sejak kelas tujuh. Senjata pertama didapatkan dari seorang tante pelaku yang merupakan anggota kepolisian, sehingga kini penyelidikan juga mencakup kemungkinan penyalahgunaan akses senjata oleh pihak keluarga.

Reaksi Publik dan Implikasi Lebih Luas

Kedua insiden memicu gelombang reaksi luas di media sosial dan kalangan akademisi. Di Indonesia, kasus BEM UBK menimbulkan pertanyaan tentang pengaruh uang dalam aksi politik mahasiswa, serta integritas institusi pendidikan tinggi dalam menjaga kebebasan bersuara. Organisasi mahasiswa nasional menuntut transparansi penuh dan penegakan hukum yang adil, sementara kalangan politik menilai kasus ini sebagai cermin lemahnya pengawasan terhadap dana kampus.

Di Filipina, penembakan sekolah menambah daftar panjang insiden kekerasan berbasis senjata api di institusi pendidikan, yang selama ini menjadi sorotan internasional. Pemerintah Filipina berjanji meningkatkan keamanan di lingkungan sekolah, termasuk penambahan personel keamanan dan peninjauan kembali prosedur akses senjata bagi warga sipil. Selain itu, para ahli pendidikan menyerukan program anti‑bullying yang lebih kuat serta dukungan psikologis bagi siswa yang mengalami tekanan.

Langkah-Langkah Selanjutnya

• Universitas Bung Karno akan menyelesaikan investigasi internal dan menyiapkan rekomendasi sanksi administratif atau hukum bagi Abdimaludin.
• Polisi Filipina melanjutkan penyelidikan terhadap jaringan distribusi senjata dan potensi keterlibatan anggota keluarga pelaku.
• Pemerintah Indonesia diperkirakan akan meninjau kembali regulasi dana kampus serta mekanisme pengawasan demonstrasi mahasiswa.
• Otoritas pendidikan Filipina berencana mengimplementasikan program pencegahan kekerasan dan pendampingan psikologis di seluruh sekolah menengah.

Secara keseluruhan, dua peristiwa ini menegaskan pentingnya penegakan etika, keamanan, dan keadilan di lingkungan akademik. Baik di Indonesia maupun di Filipina, mahasiswa tetap menjadi agen perubahan yang harus dilindungi sekaligus diberi ruang untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses demokrasi.