Serangan Ganda: PDRM Gencarkan Operasi Lawan Pencurian Kabel dan Kejahatan Seksual di Selangor

LintasWarganet.com – 19 Mei 2026 | Selangor kembali menjadi sorotan keamanan setelah dua insiden besar menguji peran aktif Polis Diraja Malaysia (PDRM) dalam melindungi infrastruktur kritis dan masyarakat.

Upaya Cegah Pencurian Kabel Telekomunikasi

Di Shah Alam, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amirudin Shari meluncurkan Kempen Pencegahan Vandalisme Infrastruktur Telekomunikasi Peringkat Negeri Selangor 2026. Kampanye ini menekankan pentingnya peran aktif komunitas setempat dalam menyalurkan informasi dini tentang aktivitas mencurigakan. Menurut data Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC), pada tahun 2024 tercatat 1.836 kasus pencurian kabel di Selangor, menjadikannya provinsi dengan angka tertinggi di negara ini.

Kerusakan fisik pada jaringan telekomunikasi tidak hanya menimbulkan kerugian material, diperkirakan lebih dari RM20 juta per tahun, tetapi juga mengganggu layanan digital bagi ribuan pengguna. Daerah rawan seperti Rawang, Gombak, Bangi, Sungai Tekali, dan Hulu Langat mengalami gangguan berkepanjangan, termasuk kerusakan pada transmisi microwave dan peralatan jaringan khusus yang harus diganti dari luar negeri dengan waktu pemulihan antara satu hingga tiga tahun.

PDRM berkoordinasi erat dengan MCMC, ketua kampung, dan organisasi masyarakat untuk memperkuat strategi pencegahan. Petugas melakukan sesi libat urus di kawasan panas, mengedukasi warga tentang cara mengidentifikasi dan melaporkan tindakan sabotase. Amirudin menegaskan bahwa kolaborasi akar‑umbi ini menjadi kunci melindungi prasarana digital Selangor secara berkelanjutan.

Kasus Kejahatan Seksual di Seksi 32, Shah Alam

Pada hari yang sama, kepolisian Shah Alam menahan seorang pria yang dituduh mengurung, mengikat, dan melakukan pemerkosaan terhadap remaja berusia 14 tahun di Seksi 32. Menurut Asisten Komisaris Ramsay Embol, korban awalnya dipikat dengan tawaran paket internet seluler yang mengharuskan membantu mengangkat barang di rumah tersangka. Setelah penahanan, penyidik memperpanjang penahanan selama lima hari tambahan untuk melanjutkan investigasi, yang kini menjelang tanggal 23 Mei.

Suspek, yang sebelumnya pernah dipenjara pada April tahun lalu karena kasus hutang, ditangkap di sebuah kamar sewa di Kuala Lumpur sebelum dibawa kembali ke Shah Alam. Ketua Polis Selangor Datuk Shazeli Kahar menambahkan bahwa penyelidikan masih mengungkap jaringan lebih luas yang mungkin melibatkan pelaku lain.

PDRM menegaskan bahwa penanganan kasus ini mencerminkan komitmen mereka dalam melindungi anak-anak dan remaja dari kekerasan seksual. Proses penangkapan, interogasi, dan perpanjangan penahanan dilakukan sesuai prosedur hukum, dengan tujuan mengumpulkan bukti yang cukup untuk proses peradilan.

Sinergi PDRM dalam Menangani Ancaman Ganda

Kedua peristiwa tersebut menyoroti tantangan keamanan yang beragam di Selangor—dari sabotase infrastruktur telekomunikasi hingga kejahatan seksual yang mengancam keselamatan warga. PDRM berupaya menyeimbangkan operasi preventif dan responsif. Di satu sisi, mereka meningkatkan patroli di area rawan pencurian kabel, memperkuat kerja sama dengan MCMC dan komunitas lokal. Di sisi lain, unit kriminologi khusus menangani kasus kekerasan seksual dengan prosedur penyelidikan yang ketat.

Upaya kolaboratif ini didukung oleh kebijakan pemerintah negeri yang menekankan pentingnya partisipasi publik. Warga diminta melaporkan aktivitas mencurigakan melalui saluran resmi, sementara pihak kepolisian menyediakan jalur komunikasi yang cepat dan aman.

Secara keseluruhan, keberhasilan PDRM dalam menanggulangi kedua jenis kejahatan ini akan bergantung pada konsistensi kerja sama lintas lembaga dan kesadaran masyarakat. Penguatan jaringan intelijen lokal, peningkatan sumber daya teknis, serta edukasi publik diharapkan dapat menurunkan angka insiden secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Dengan tekanan publik yang terus meningkat, PDRM dan pemerintah Selangor bertekad untuk menjadikan provinsi ini contoh dalam penegakan hukum modern yang mengedepankan kecepatan respons, transparansi, dan partisipasi masyarakat.