Penyiram Air Keras Andrie Yunus Divonis Ringan, Imparsial Nilai Tak Setimpal Dengan Kerugian Korban

LintasWarganet.com – 12 Juni 2026 | Pengadilan Militer Jakarta menjatuhkan vonis ringan terhadap mantan perwira kepolisian Andrie Yunus yang terlibat dalam aksi penyiraman air keras pada demonstran. Keputusan hakim menuai kritik tajam karena dianggap tidak mencerminkan besarnya kerugian material dan psikologis yang diderita korban.

Kasus ini bermula pada bulan Mei 2022 ketika aparat keamanan menggunakan air keras untuk membubarkan aksi unjuk rasa di sebuah alun-alun kota. Beberapa demonstran mengalami luka baku, kerusakan pakaian, serta trauma pasca kejadian. Andrie Yunus, yang saat itu menjabat sebagai komandan unit, dipersalahkan karena memberi perintah langsung kepada petugas untuk mengaktifkan alat penyiram.

Setelah proses persidangan yang berlangsung selama enam bulan, majelis hakim memutuskan hukuman penjara selama tiga bulan penjara dengan penangguhan, serta denda administratif. Hakim beralasan bahwa tindakan Andrie tidak bersifat premeditatif dan tidak ada bukti niat jahat yang kuat.

Berbagai organisasi hak asasi manusia serta tokoh masyarakat menilai putusan tersebut tidak proporsional. Mereka menyoroti beberapa poin utama:

• Kerugian material: Banyak korban harus mengganti pakaian dan perlengkapan yang rusak akibat air keras yang mengandung bahan kimia berbahaya.
• Kerugian psikologis: Trauma pasca-penyiraman menyebabkan gangguan kecemasan dan stres pada sejumlah demonstran, yang memerlukan perawatan medis jangka panjang.
• Preseden hukum: Vonis ringan berpotensi menurunkan standar akuntabilitas bagi petugas keamanan yang menggunakan kekerasan berlebihan.

Para pengacara korban mengajukan banding dengan harapan pengadilan yang lebih tinggi akan memberikan hukuman yang mencerminkan dampak nyata dari tindakan tersebut. Sementara itu, pihak militer menegaskan bahwa keputusan hakim sudah sesuai dengan ketentuan disiplin militer yang berlaku.

Pengamat hukum menilai bahwa kasus ini menyoroti celah dalam sistem peradilan militer Indonesia, terutama dalam hal independensi dan transparansi. Mereka mengusulkan revisi regulasi yang memperketat kriteria penilaian kerugian korban serta menambah mekanisme pengawasan eksternal.

Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari Andrie Yunus mengenai vonis yang dijatuhkan. Namun, kasus ini terus menjadi sorotan publik sebagai contoh penting tentang pentingnya keadilan yang setimpal dalam penegakan hukum.