Kontroversi Agam Rinjani: Penolakan Lokal, Gelar Pawang, dan Permintaan Maaf Panji Petualang

LintasWarganet.com – 24 Juni 2026 | Rencana kolaborasi antara konten kreator Panji Petualang dan relawan bernama Agam Rinjani untuk kembali ke puncak Gunung Rinjani memicu kemarahan di kalangan masyarakat Sasak, relawan lokal, serta tokoh adat setempat. Penolakan keras muncul setelah mereka mengetahui niat pembuatan video khusus yang akan menandai satu tahun peristiwa evakuasi pendaki asal Brasil, Juliana Marins, yang tewas pada 2025.

Penolakan Masyarakat dan Komunitas Pendaki

Kelompok-kelompok masyarakat Sasak, pelaku wisata, dan relawan pendaki menilai bahwa narasi yang selama ini didominasi oleh sosok Agam Rinjani tidak mencerminkan keseluruhan upaya penyelamatan. Mereka menegaskan bahwa proses evakuasi melibatkan porter, pemandu, tim SAR gabungan, serta sejumlah relawan yang tidak mendapatkan pengakuan yang setara.

Selain itu, penggunaan gelar “Pawang Rinjani” pada Agam Rinjani dianggap melanggar prosedur adat. Tokoh adat Sembalun menegaskan bahwa predikat yang berkaitan dengan gunung tidak dapat diklaim secara sepihak, melainkan harus melalui proses adat yang melibatkan lembaga adat setempat.

Isu Gelar dan Transparansi Donasi

Kontroversi lain yang mengemuka adalah pengelolaan dana donasi yang terkumpul untuk membantu evakuasi dan pemakaman Juliana Marins. Beberapa pihak menuduh kurangnya transparansi dalam penyaluran dana, serta mengkritik penggunaan gelar resmi tanpa persetujuan resmi dari pemerintah daerah atau lembaga adat.

Keluhan ini memperkuat persepsi bahwa agenda komersial dapat mengaburkan nilai-nilai kebersamaan dan hormat kepada tradisi lokal.

Permintaan Maaf Panji Petualang

Menanggapi gelombang protes, Panji Petualang mengeluarkan pernyataan terbuka yang menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Sasak, relawan, dan tokoh adat. Ia juga memutuskan untuk membatalkan rencana liputan khusus yang semula dijadwalkan, menghindari potensi konflik lebih lanjut.

“Kami tidak bermaksud menyinggung nilai‑nilai budaya atau mengesampingkan kontribusi banyak pihak. Kami menghormati semua pihak yang terlibat dalam penyelamatan Juliana,” ujar Panji dalam pernyataan resmi.

Reaksi Tokoh Adat Sembalun

Tokoh adat Sembalun menegaskan bahwa gelar “Pawang Rinjani” tidak dapat diberikan kepada individu tanpa melalui mekanisme adat yang sah. Ia menambahkan bahwa penghargaan terhadap para pahlawan lokal harus bersifat kolektif, bukan terpusat pada satu sosok.

“Budaya kita menekankan kebersamaan. Mengklaim gelar secara pribadi mengabaikan nilai gotong‑royong yang telah terjaga sejak lama,” ungkapnya.

Implikasi bagi Pariwisata dan Keberlanjutan

Kasus ini mengingatkan pihak berwenang dan pelaku industri pariwisata akan pentingnya menghormati kearifan lokal dalam setiap kegiatan promosi atau pembuatan konten. Pemerintah Provinsi NTB belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai izin atau larangan aktivitas tersebut, namun menekankan pentingnya dialog terbuka antara kreator konten dan komunitas setempat.

Jika tidak dikelola dengan baik, konflik semacam ini dapat menurunkan citra destinasi, mengurangi kunjungan wisatawan, serta mengganggu upaya konservasi lingkungan di sekitar gunung berapi aktif.

Harapan Masyarakat

Masyarakat berharap agar penghargaan terhadap operasi kemanusiaan di Gunung Rinjani diberikan secara adil kepada seluruh pihak yang terlibat. Mereka menuntut transparansi dana, penghormatan terhadap prosedur adat, serta kolaborasi yang inklusif antara media, kreator konten, dan komunitas lokal.

Ke depan, dialog yang konstruktif diharapkan dapat mencegah terulangnya konflik serupa, sekaligus memastikan bahwa kisah heroik pendakian tetap menjadi inspirasi tanpa mengorbankan nilai‑nilai budaya.