Kolaborasi Hijau, Budaya, dan Ekonomi Siak: Dari Proyek Lingkungan Bersama Swiss hingga Kontroversi Sewa Mobil Dinas

LintasWarganet.com – 20 Juni 2026 | Siak, Riau – Kabupaten Siak tengah menjadi sorotan nasional berkat serangkaian inisiatif yang menyeimbangkan pembangunan berkelanjutan, pelestarian budaya, dan dinamika ekonomi. Pada pekan pertama Juni 2026, Bupati Siak, Afni Zulkifli, menyambut delegasi dari United Nations Development Programme (UNDP), Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO), Kedutaan Besar Swiss, serta kementerian terkait untuk meninjau program ekologi yang telah dijalankan. Kunjungan ini menegaskan komitmen Siak terhadap visi “Siak Kabupaten Hijau” yang diatur dalam Peraturan Daerah dan dipantau oleh Tim Siak Hijau, sebuah forum koordinasi multipihak yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan komunitas lokal.

Program utama yang mendapat sorotan adalah Siak‑Pelalawan Landscape Program (SPLP). Dilakukan di wilayah Siak dan Pelalawan, SPLP berfokus pada konservasi hutan, rehabilitasi ekosistem pesisir dan mangrove, restorasi gambut, serta penguatan perhutanan sosial. Selain itu, program ini mendukung percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi petani sawit swadaya, sehingga meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan kelestarian alam. Kerjasama dengan lembaga internasional seperti Daemeter dan Proforest memperkuat kapasitas teknis dan pendanaan, menjadikan Siak contoh model pembangunan daerah berbasis ekologi.

Kontroversi Sewa Mobil Dinas Rp8,1 Miliar

Di sisi lain, kabar kontroversial mengemuka terkait pengadaan 72 mobil dinas senilai Rp8,1 miliar melalui sistem e‑Purchasing. Pengadaan tersebut dimenangkan oleh PT Tritunggal Auto Sejati, yang alamatnya tertera di Kampung Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Siak. Namun, pemeriksaan lapangan mengungkap bahwa lokasi perusahaan tidak ada; warga setempat, termasuk camat Bungaraya, Warsito, dan penduduk sekitar, mengaku tidak pernah mendengar nama perusahaan tersebut. PPTK sewa kendaraan, Zaldi, menjelaskan bahwa alamat pada STNK berbeda dengan alamat perusahaan yang sebenarnya berada di Pekanbaru, dan bahwa perbedaan alamat tidak menjadi masalah bagi prosedur pengadaan. Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik di daerah.

Persiapan MTQ Provinsi Riau dan Simbolisme Budaya

Menjelang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XLIV tingkat Provinsi Riau, yang akan diselenggarakan di Kabupaten Kuantan Singingi pada 26 Juni‑4 Juli 2026, Bupati Siak kembali menegaskan peran Kabupaten dalam mendukung acara keagamaan tersebut. Dalam rapat koordinasi bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) dan OPD terkait, Afni Zulkifli menyoroti pentingnya bonus bagi peserta berprestasi yang berasal dari Siak. Ia meminta Bagian Kesejahteraan Rakyat segera menuntaskan pembayaran bonus yang tertunda, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam mengharumkan nama daerah.

Selain persiapan logistik, Siak menyiapkan pawai ta’aruf yang menampilkan replika kapal perang “Harimau Buas”. Kapal tersebut bukan sekadar atraksi budaya, melainkan medium dakwah yang mengangkat tema “Spirit Al‑Qur’an dalam Perjuangan Sultan Siak”. Koordinator pawai, Tengku Zulkarnain, menjelaskan bahwa kapal ini melambangkan perjuangan Kesultanan Siak pada tahun 1759 melawan VOC, dengan dua belas dayung yang mewakili dua belas Sultan yang pernah memimpin. Simbol-simbol ini diharapkan menginspirasi generasi muda untuk mengaitkan nilai‑nilai Islam, adat Melayu, dan semangat kebangsaan dalam pembangunan daerah.

Penunjukan Direktur Baru PT Bumi Siak Pusako

Dalam ranah energi, PT Bumi Siak Pusako (BSP) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS‑T) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS‑LB) pada 17 Juni 2026. Rapat tersebut menghasilkan penetapan Robi Junipa sebagai Direktur baru BSP, dengan masa jabatan hingga 2031. Keputusan ini disambut positif oleh wakil Bupati Siak, Syamsurizal, yang menilai kepemimpinan baru akan memperkuat tata kelola, meningkatkan kinerja operasional, serta mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan di sektor migas. Para pemegang saham, termasuk Gubernur Riau dan walikota Pekanbaru, menekankan pentingnya sinergi antara perusahaan energi daerah dengan program pembangunan hijau Siak.

Secara keseluruhan, dinamika yang terjadi di Kabupaten Siak mencerminkan upaya terintegrasi antara pelestarian lingkungan, transparansi pengelolaan keuangan, penguatan budaya, dan pengembangan sektor energi. Meskipun terdapat tantangan, khususnya dalam hal akuntabilitas pengadaan barang publik, langkah‑langkah kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga internasional, serta pemangku kepentingan lokal memberikan harapan bahwa Siak dapat menjadi contoh sukses pembangunan berkelanjutan di tingkat provinsi maupun nasional.

Dengan mengoptimalkan sinergi pentahelix, menegakkan prinsip tata kelola yang bersih, dan mengangkat nilai‑nilai budaya serta keagamaan, Kabupaten Siak berpotensi meningkatkan daya saing, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian alam untuk generasi mendatang.