Kodam XIV/Hasanuddin dan Pemprov Sulsel Gandengan Bangun Rumah Layak Huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

LintasWarganet.com – 26 April 2026 | Makassar, 25 April 2026 – Komando Daerah Militer (Kodam) XIV/Hasanuddin bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mempercepat pembangunan rumah layak huni (RLH) dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di beberapa wilayah rawan kemiskinan.

Kesepakatan tersebut mencakup dua fase utama. Pada fase pertama, tim gabungan akan menyelesaikan pembangunan 200 unit rumah layak huni yang ditujukan bagi keluarga berpenghasilan di bawah UMR. Fase kedua difokuskan pada rehabilitasi 350 unit rumah tidak layak huni yang mengalami kerusakan struktural atau sanitasi tidak memadai.

Rencana pendanaan bersumber dari anggaran daerah, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program perumahan, serta kontribusi dana sosial militer yang dialokasikan khusus untuk kegiatan kemanusiaan. Seluruh proses dibantu oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) TNI Angkatan Darat untuk memastikan standar teknis bangunan sesuai dengan regulasi nasional.

Berikut rincian target program:

• Jumlah total rumah yang akan dibangun dan direhabilitasi: 550 unit
• Target wilayah: Kabupaten Gowa, Bone, Maros, dan sebagian wilayah Kota Makassar
• Waktu pelaksanaan: Januari 2027 hingga Desember 2028
• Benefisiari utama: Keluarga dengan pendapatan bulanan di bawah Rp3.000.000

Pihak Kodam menekankan peran aktif TNI dalam memperkuat ketahanan sosial melalui infrastruktur perumahan. Sementara Pemerintah Provinsi menegaskan komitmen untuk menyelesaikan program ini tepat waktu, sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga melalui fasilitas sanitasi, listrik, dan akses air bersih.

Dalam sambutannya, Letnan Kolonel (Purn) H. Ahmad Rizal, Komandan Kodam XIV/Hasanuddin, menyatakan, “Program ini merupakan wujud nyata sinergi antara militer dan pemerintah daerah dalam upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Kami berharap rumah yang dibangun tidak hanya menjadi atap, tetapi juga simbol harapan dan keamanan bagi keluarga penerima manfaat.”

Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Andi Sudirman, menambahkan, “Kerja sama ini selaras dengan visi Provinsi Sulsel menjadi daerah yang berdaya saing dengan standar hidup yang layak. Kami akan memantau pelaksanaan secara ketat dan memastikan manfaatnya dirasakan secara merata.”

Implementasi program akan melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal sebagai mitra monitoring, serta pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja setempat agar proses konstruksi dapat meningkatkan lapangan kerja di daerah.

Dengan langkah ini, diharapkan angka rumah tidak layak huni di Sulawesi Selatan dapat turun signifikan dalam lima tahun ke depan, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan antara institusi militer dan sipil dalam membangun masa depan yang lebih baik.