Kodam XIV Bersinergi Pemprov Sulsel Bangun Rumah Layak Huni (RLH/RTLH)

LintasWarganet.com – 26 April 2026 | Kodam XIV/Hasanuddin bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) baru-baru ini menandatangani nota kesepahaman untuk mempercepat pembangunan rumah layak huni (RLH) dan rumah tinggal layak huni (RTLH) bagi warga kurang mampu di wilayah provinsi.

Kesepakatan ini merupakan langkah konkret dalam upaya sinergi antara institusi militer dan pemerintah daerah, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat stabilitas sosial di wilayah strategis.

Beberapa poin utama yang disepakati antara lain:

• Target pembangunan: 1.500 unit RLH/RTLH dalam tiga tahun ke depan, dengan prioritas wilayah paling membutuhkan.
• Pembiayaan: Pemprov Sulsel menyediakan alokasi anggaran daerah, sementara Kodam XIV menyumbangkan lahan strategis serta tenaga ahli konstruksi.
• Pengelolaan: Pembentukan tim koordinasi gabungan yang melibatkan perwakilan TNI, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Dinas Perumahan dan Permukiman.
• Pelaksanaan: Proses tender terbuka bagi kontraktor lokal, dengan pengawasan ketat untuk memastikan standar kualitas dan transparansi.
• Pembinaan sosial: Program pendampingan bagi penerima rumah, meliputi pelatihan keterampilan, akses layanan kesehatan, dan pendidikan.

Direktur Jenderal Pembinaan TNI, Letnan Kolonel (Purn) Agus Pratama, menekankan bahwa peran militer tidak hanya terbatas pada pertahanan, melainkan juga pada kontribusi pembangunan berkelanjutan. Ia menambahkan, “Sinergi ini mencerminkan komitmen kami untuk menjadi bagian aktif dalam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat.”

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Andi Sudirman, menyatakan apresiasi atas dukungan Kodam XIV. Ia menegaskan, “Kolaborasi dengan TNI memperkuat kapasitas kami dalam mengatasi tantangan perumahan, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau.”

Proyek ini juga diharapkan dapat membuka lapangan kerja lokal, meningkatkan kemampuan konstruksi daerah, serta menumbuhkan rasa kebersamaan antara militer dan warga sipil.

Implementasi pertama dijadwalkan mulai kuartal kedua tahun ini, dengan pembangunan percontohan di Kabupaten Gowa dan Kota Makassar. Seluruh proses akan dipantau oleh tim gabungan, dan hasilnya akan dilaporkan secara periodik kepada publik.