Kementan Dorong Naik Harga Telur ke Rp26.500/kg, Peternak Rakyat Jadi Fokus Utama Kebijakan Pangan Nasional

LintasWarganet.com – 13 Mei 2026 | Jakarta, 13 Mei 2026 – Pemerintah mempercepat serangkaian langkah strategis untuk menstabilkan harga telur ayam ras dan memperkuat posisi peternak rakyat dalam rantai pasok pangan nasional. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Gizi Nasional (BGN), serta asosiasi peternak menggelar rapat koordinasi pada 12‑5‑2026. Hasilnya, harga acuan on‑farm ditetapkan kembali pada Rp26.500 per kilogram dan akan dipantau secara intensif hingga tercapai.

Penurunan Harga Telur dan Dampaknya

Beberapa sentra produksi, khususnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, melaporkan harga telur peternak berada di kisaran Rp22.500‑Rp24.500 per kilogram, di bawah ambang acuan pemerintah. Penurunan ini dipicu oleh surplus produksi nasional yang diproyeksikan mencapai 7,3 juta ton pada 2026 – sekitar 13 % lebih tinggi daripada kebutuhan domestik yang diperkirakan 6,4 juta ton. Surplus tersebut, meski menandakan keberhasilan peningkatan produktivitas, menimbulkan tekanan pada margin peternak, khususnya peternak kecil yang mengandalkan penjualan langsung ke pasar lokal.

Instruksi Langsung Kementan dan Bapanas

Direktur Jenderal Agung Suganda menegaskan bahwa Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, telah mengeluarkan perintah tegas untuk mengoreksi harga pada hari berikutnya. “Kami diminta memastikan harga di tingkat peternak naik mendekati harga acuan sebesar Rp26.500/kg. Satgas Pangan dan Satgas Stabilisasi Harga juga akan melakukan pemantauan intensif,” ujarnya.

Peran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam Penyerapan Produksi

BGN menginstruksikan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia untuk menyerap telur peternak secara maksimal. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan penyerapan produksi, tetapi juga memperkuat gizi masyarakat melalui penambahan protein hewani dalam menu harian. Dapur MBG diharapkan menjadi saluran penjualan tambahan yang stabil bagi peternak, khususnya di daerah dengan produksi berlebih.

Model Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) dan Kemitraan Nasional

Untuk menjamin keberlanjutan usaha peternak, Kementan terus memperkuat skema Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT). Model ini melibatkan peternak rakyat, koperasi, pelaku usaha lokal, serta BUMN pangan dalam setiap tahap rantai pasok: pembibitan, pakan, pemeliharaan, pengolahan, hingga distribusi akhir. Dengan menempatkan peternak sebagai aktor utama, pemerintah berharap investasi di sektor unggas tidak menyingkirkan peternak kecil melainkan memperkuat struktur industri dari hulu ke hilir.

Prioritas Pengembangan Industri Unggas Nasional

Penguatan ekosistem perunggasan nasional menjadi agenda utama Kementan. Agung Suganda menegaskan bahwa setiap investasi harus memberikan manfaat nyata bagi peternak dalam negeri, meningkatkan produksi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung ketahanan pangan. Kebijakan ini selaras dengan arahan Menteri Pertanian untuk menghindari ketimpangan ekonomi yang dapat muncul bila investasi asing atau skala besar mendominasi pasar.

Riset Kampus sebagai Senjata Swasembada Pangan

Di luar kebijakan harga, Kementan bersama Kementerian Riset, Teknologi, dan Industri (KemdikTI) meluncurkan program percepatan riset kampus. Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) 2026, 63 peneliti dari 48 universitas mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim, hama, dan penyakit. Hasil riset ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian secara keseluruhan, termasuk pasokan pakan unggas, yang pada gilirannya menurunkan biaya produksi telur.

Prospek ke Depan

Dengan kombinasi kebijakan penetapan harga, penyerapan produksi melalui MBG, model HAT yang inklusif, serta dukungan riset akademik, pemerintah menargetkan stabilisasi pasar telur dalam jangka pendek dan peningkatan kesejahteraan peternak dalam jangka panjang. Pengawasan ketat oleh Satgas Pangan serta kolaborasi lintas kementerian menjadi kunci keberhasilan strategi ini.

Jika kebijakan ini berjalan efektif, harga telur di tingkat peternak akan kembali mendekati Rp26.500/kg, memberikan margin yang layak bagi peternak rakyat sekaligus menjaga keterjangkauan konsumen. Pada akhirnya, langkah-langkah ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan nasional, mendukung program gizi gratis, dan menumbuhkan ekosistem unggas yang berkelanjutan.