LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 05 Juli 2026 | Jakarta – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan bahwa pemda yang menghadapi kendala anggaran tidak diwajibkan untuk mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu setelah masa kontrak satu tahunnya berakhir. Hal ini diungkapkan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrullah, pada Jumat (3/7/2026).
Dalam pernyataannya, Prof. Zudan menjelaskan bahwa pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu dapat dilakukan setelah masa kontrak satu tahun, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 9 Tahun 2026. Regulasi ini ditandatangani oleh Menteri Rini Widyantini pada 9 Juni 2026 dan mengatur mekanisme pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Pengangkatan tersebut dapat dilakukan berdasarkan usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan hasil evaluasi kinerja. Proses pengangkatan mencakup beberapa tahapan, di antaranya:
- Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan rincian kebutuhan PPPK kepada MenPANRB.
- MenPANRB kemudian menetapkan rincian kebutuhan PPPK di setiap instansi pemerintah.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan status pegawai non-ASN yang mengisi jabatan ASN, serta membantu pemda dalam memenuhi kebutuhan ASN di lingkungannya.
Namun, situasi berbeda terjadi di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, di mana sebanyak 3.200 PPPK di wilayah tersebut belum menerima gaji bulan Juli 2026. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Lhokseumawe, Teguh Heriyanto, mengonfirmasi bahwa pembayaran gaji PPPK penuh waktu untuk bulan Juli ditunda. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan PPPK, terutama terkait kepastian perpanjangan kontrak mereka yang akan berakhir pada 31 Juli 2026.
Salah satu PPPK yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan keresahannya tentang ketidakpastian ini, berharap agar gaji bulan Juli segera dicairkan dan perpanjangan kontrak dikeluarkan tepat waktu. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kejelasan status dan kepastian gaji bagi para PPPK, terutama di tengah kondisi anggaran pemda yang cekak.
Di sisi lain, terdapat kabar positif bagi PPPK paruh waktu di berbagai daerah. Mereka berpeluang untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu tanpa harus mengikuti seleksi ulang, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2025. Meski tidak melalui seleksi ulang, pengangkatan tersebut tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti hasil evaluasi kinerja dan pertimbangan keuangan daerah. Ini menjadi kabar gembira bagi ribuan PPPK yang telah menunjukkan kinerja baik selama masa kontrak mereka.
Dari sini, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat tantangan terkait anggaran yang cekak, pemerintah tetap memberikan peluang bagi PPPK paruh waktu untuk mendapatkan status yang lebih permanen. Hal ini diharapkan dapat memberi motivasi bagi para PPPK untuk terus meningkatkan kinerja mereka, sehingga dapat memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu.