Tag Archives: Anggaran

LintasWarganet.com – 05 April 2026 | Menteri Agama Nasaruddin Umar pada Rapat Koordinasi Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan usulan penambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp24,8 triliun khusus untuk pengembangan sekolah keagamaan, termasuk madrasah dan pesantren. Usulan tersebut diharapkan dapat menutup kesenjangan infrastruktur, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, serta memperluas program beasiswa bagi …

LintasWarganet.com – 03 April 2026 | Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, mengumumkan langkah penghematan anggaran operasional dengan memangkas konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Kebijakan ini diterapkan pada berbagai unit organisasi perangkat daerah (OPD) guna menurunkan beban fiskal di tengah tekanan keuangan daerah. Penghematan BBM difokuskan pada pembatasan penggunaan …

LintasWarganet.com – 01 April 2026 | Pemerintah Indonesia kembali melakukan penyesuaian dalam alokasi belanja negara dengan mengedepankan konsep refocusing. Langkah ini bertujuan untuk memprioritaskan program‑program strategis dan menyingkirkan atau menunda kegiatan yang kurang mendesak, sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran negara. Berikut ini beberapa poin kunci dari proses refocusing yang sedang …

LintasWarganet.com – 31 Maret 2026 | Pemerintah Indonesia mempercepat penyaluran program Makanan Bergizi (MBG) menjadi hanya 5 hari, dengan tujuan utama mengurangi angka stunting dan mengoptimalkan penggunaan anggaran negara. Skema baru ini dirancang untuk memperpendek proses distribusi bahan pangan bergizi dari pusat ke daerah, sehingga anak-anak di wilayah rawan gizi …

LintasWarganet.com – 31 Maret 2026 | Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyelenggarakan rapat kerja sekaligus rapat dengar pendapat bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Senin (30) lalu. Pertemuan ini bertujuan meninjau capaian anggaran tahun anggaran 2024 serta membahas kendala yang dihadapi …

LintasWarganet.com – 29 Maret 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengumumkan kebijakan baru yang menghapuskan perjalanan kerja (kunker) anggotanya ke luar provinsi dan luar negeri. Keputusan ini diambil sebagai upaya memaksimalkan efisiensi anggaran serta mengalihkan dana ke program penanggulangan kemiskinan yang semakin mendesak di tengah tekanan ekonomi …