Dua Kapal Pertamina Terperangkap di Selat Hormuz, DPR Mendesak Prabowo Segera Temui Pimpinan Iran
Dua Kapal Pertamina Terperangkap di Selat Hormuz, DPR Mendesak Prabowo Segera Temui Pimpinan Iran

Dua Kapal Pertamina Terperangkap di Selat Hormuz, DPR Mendesak Prabowo Segera Temui Pimpinan Iran

LintasWarganet.com – 09 April 2026 | Jumat, 8 April 2026 – Dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping, Pertamina Pride dan MT Gamsunoro, masih terjepit di Selat Hormuz meski gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran telah disepakati selama dua minggu. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi pasokan energi nasional dan menambah tekanan diplomatik bagi pemerintah Indonesia.

Gencatan Senjata dan Harapan Pembukaan Selat

Perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif serta Marsekal Asim Munir memungkinkan Iran membuka jalur laut Selat Hormuz secara terbatas. Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyambut baik kesepakatan tersebut dan menegaskan pentingnya penggunaan momen ini untuk mengamankan pergerakan kapal nasional.

Permasalahan Teknis yang Menahan Kapal

Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, terdapat sejumlah kendala teknis yang belum terpecahkan, termasuk asuransi, kesiapan kru, serta prosedur keamanan yang harus disetujui bersama otoritas Iran. “Hal—hal ini bukan semata—mata isu politis, melainkan persyaratan operasional agar kapal dapat melintas dengan aman,” ujarnya.

  • Asuransi: perusahaan asuransi masih menuntut jaminan risiko yang tinggi akibat potensi serangan.
  • Kesiapan Kru: pelatihan dan perlengkapan keselamatan harus dipastikan sesuai standar internasional.
  • Koordinasi Militer: setiap kapal harus mendapatkan izin koordinasi dengan Angkatan Bersenjata Iran selama periode gencatan.

Pertamina sendiri menyatakan bahwa mereka sedang menyiapkan dokumen teknis dan berkoordinasi dengan KBRI Tehran serta Kedutaan Iran di Jakarta.

DPR Desak Prabowo Gencar Bertemu Pemimpin Iran

Parlemen Indonesia melalui Komisi Luar Negeri DPR RI mengeluarkan surat resmi yang menuntut Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk segera mengatur pertemuan dengan Presiden Iran, Ebrahim Raisi. Anggota DPR, Yusuf Arifin, menegaskan bahwa “waktu bukan lagi teman; dua minggu gencatan senjata harus dimanfaatkan agar kapal Pertamina dapat melintasi selat dengan aman.”

Rencana pertemuan diharapkan mencakup pembahasan langsung mengenai persyaratan teknis, kemungkinan biaya transit yang dibebankan Iran, serta jaminan keamanan bagi awak kapal. DPR menilai bahwa langkah diplomatik tingkat tinggi dapat mempercepat proses dibandingkan negosiasi birokratis yang berlarut.

Reaksi Pemerintah dan Sektor Energi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui juru bicara Dwi Anggia menegaskan bahwa pasokan minyak dalam negeri tetap berada di atas level minimum nasional. Namun, potensi penambahan biaya logistik akibat asuransi tinggi dan kemungkinan tarif tambahan Iran menjadi perhatian serius.

Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif CSIS, memperingatkan kemungkinan terjadinya kemacetan di Selat Hormuz bila ribuan kapal bersaing untuk melintas dalam jangka waktu singkat. “Jika tidak ada prioritas yang jelas, kepadatan dapat menimbulkan risiko baru bagi keselamatan maritim,” ujarnya.

Langkah Selanjutnya

Pertamina, bersama Kementerian Luar Negeri, terus memantau situasi 24 jam sehari dan menyiapkan prosedur darurat bila diperlukan. Sementara itu, DPR menunggu konfirmasi konkret dari Presiden mengenai agenda pertemuan Prabowo dengan pejabat Iran.

Jika semua persyaratan teknis dapat dipenuhi dan negosiasi diplomatik berhasil, diharapkan kedua kapal dapat melintasi Selat Hormuz sebelum masa gencatan senjata berakhir pada pertengahan April 2026. Keberhasilan ini tidak hanya akan mengurangi tekanan pada harga minyak global, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara pengguna energi yang proaktif dalam penyelesaian konflik maritim.

Dengan tekanan politik, teknis, dan ekonomi yang bersamaan, penyelesaian masalah dua kapal Pertamina menjadi ujian nyata bagi kemampuan diplomasi Indonesia di panggung internasional. Semua pihak mengharapkan solusi cepat demi stabilitas energi dan keamanan pelayaran di kawasan strategis tersebut.