DEN: Pertamina jaga ketersediaan BBM, masyarakat diharapkan tenang
DEN: Pertamina jaga ketersediaan BBM, masyarakat diharapkan tenang

DEN: Pertamina jaga ketersediaan BBM, masyarakat diharapkan tenang

LintasWarganet.com – 03 April 2026 | Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), M. Kholid Syeirazi, mengungkapkan bahwa pemerintah bersama Pertamina tengah melakukan serangkaian langkah strategis untuk memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) tetap stabil di seluruh wilayah Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menjelang masa-masa potensial gangguan pasokan yang dapat memicu kepanikan publik.

Salah satu upaya utama yang ditekankan adalah peningkatan koordinasi antara kementerian terkait, perusahaan energi negara, serta distributor regional. Hal ini mencakup peninjauan ulang jadwal pengiriman, penambahan armada truk tanker, dan pemantauan stok di setiap terminal penyimpanan.

Selain itu, Pertamina dilaporkan telah menyiapkan cadangan darurat di sejumlah depot strategis. Cadangan tersebut dirancang untuk dapat diaktifkan dalam waktu singkat apabila terjadi penurunan pasokan akibat faktor eksternal seperti cuaca ekstrem atau gangguan logistik.

M. Kholid juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketenangan. Ia meminta publik untuk tidak melakukan aksi pembelian berlebih (panic buying) dan mematuhi anjuran resmi terkait penggunaan BBM. Dengan permintaan tersebut, diharapkan distribusi BBM dapat berjalan lancar tanpa adanya penumpukan atau kelangkaan di titik penjualan.

Berikut rangkuman langkah-langkah kunci yang sedang dijalankan:

  • Peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan Pertamina.
  • Penambahan armada pengangkut BBM untuk mempercepat distribusi.
  • Pemantauan stok real‑time di semua terminal penyimpanan.
  • Penyiapan cadangan darurat di lokasi strategis.
  • Komunikasi proaktif kepada masyarakat untuk mencegah kepanikan.

Dengan kombinasi kebijakan yang terkoordinasi dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pasokan BBM tetap terjaga selama periode kritis, sehingga aktivitas ekonomi dan mobilitas publik tidak terganggu.