Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Pengadilan Tanpa Pemeriksaan Korban

LintasWarganet.com – 16 April 2026 | Jakarta, 26 April 2024 – Berkas perkara penyiraman air keras yang menimpa Andrei Yunus kini telah resmi dilimpahkan ke Pengadilan Militer, meskipun tim penyidik belum melakukan pemeriksaan langsung terhadap korban. Keputusan ini diungkapkan oleh Oditur Militer yang menegaskan bahwa alat bukti yang ada sudah cukup untuk melanjutkan proses hukum.

Insiden tersebut terjadi pada tanggal 18 Maret 2024 di sebuah lokasi demonstrasi di pusat kota. Andrei Yunus, seorang aktivis, dilaporkan menjadi korban penyiraman air keras oleh aparat keamanan. Saksi mata menyatakan bahwa penyiraman dilakukan secara tiba-tiba dan mengakibatkan luka ringan pada kulit serta gangguan pernapasan.

Berikut rangkuman tahapan penyelidikan yang telah dilakukan:

• Pengumpulan barang bukti berupa rekaman video, foto, serta catatan medis korban.
• Wawancara dengan saksi-saksi yang berada di lokasi saat kejadian.
• Analisis forensik terhadap sisa air keras yang ditemukan di area kejadian.

Oditur Militer menyatakan bahwa semua alat bukti tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan valid, sehingga tidak ada keharusan untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap Andrei Yunus. “Kami telah memiliki cukup data untuk menilai fakta kejadian dan menilai tanggung jawab aparat yang terlibat,” kata Oditur dalam pernyataannya.

Keputusan untuk melimpahkan berkas ke pengadilan tanpa pemeriksaan korban menimbulkan beragam reaksi. Beberapa organisasi hak asasi manusia menilai proses tersebut terkesan terburu‑buruan dan mengkritik kurangnya transparansi. Sementara itu, perwakilan militer menegaskan bahwa prosedur hukum tetap dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jika kasus ini diteruskan ke persidangan, Andrei Yunus dan tim hukum akan memiliki kesempatan untuk mengajukan bukti tambahan atau saksi baru. Namun, keputusan awal menunjukkan bahwa pihak militer yakin dengan bukti yang ada untuk membuktikan adanya pelanggaran atau tidak.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyoroti penggunaan air keras dalam penanganan demonstrasi, serta prosedur hukum militer yang dianggap berbeda dari sistem peradilan sipil. Pengawasan independen dan transparansi proses peradilan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi keamanan.