Begini Modus Praktik Jual Titik Dapur MBG Palsu: Klaim Koneksi BGN dan LSM

LintasWarganet.com – 25 Mei 2026 | Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan adanya praktik penipuan yang melibatkan penjualan “titik dapur” MBG secara palsu di berbagai wilayah Indonesia. Para pelaku menawarkan titik dapur dengan janji bantuan dana dan dukungan dari BGN serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) tertentu, padahal tidak ada kaitan resmi antara pihak tersebut dengan program pemerintah.

Cara Kerja Penipuan

Modus operandi yang umum dijumpai meliputi langkah-langkah berikut:

1. Pelaku menghubungi calon korban melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial, mengklaim sebagai perwakilan BGN atau LSM.
2. Mereka menjanjikan “titik dapur” MBG yang dapat memberikan subsidi bahan makanan bagi keluarga miskin.
3. Untuk “mengamankan” titik dapur, korban diminta membayar biaya administrasi, survei, atau uang jaminan yang bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.
4. Setelah pembayaran, pelaku menghilang atau memberikan dokumen palsu yang tidak dapat diverifikasi.

Pengakuan Koneksi Palsu

Beberapa pelaku bahkan menyebutkan nama LSM yang dikenal luas, seperti “Yayasan Peduli Gizi Indonesia”, untuk menambah kepercayaan. Namun, wakil kepala BGN menegaskan bahwa BGN tidak pernah bekerja sama dengan pihak‑pihak tersebut dalam program titik dapur MBG.

Reaksi BGN dan LSM

BGN telah mengeluarkan pernyataan resmi yang menolak segala bentuk kerja sama dengan pihak yang mengatasnamakan mereka. LSM yang disebutkan juga menyatakan tidak terlibat dalam penawaran tersebut dan meminta publik untuk melaporkan segala indikasi penipuan.

Langkah Pencegahan bagi Masyarakat

• Verifikasi keabsahan program melalui situs resmi BGN atau kantor kecamatan setempat.
• Jangan memberikan uang muka atau biaya administrasi sebelum menerima surat keputusan resmi.
• Laporkan nomor atau identitas pelaku ke pihak kepolisian dan satpol PP.
• Berhati‑hati terhadap tawaran yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.

Dengan meningkatkan kewaspadaan, masyarakat dapat mengurangi risiko menjadi korban penipuan yang merugikan secara finansial dan menodai kepercayaan terhadap program bantuan sosial pemerintah.