Badan Gizi Nasional Bentuk Garis Besar Penataan Ulang MBG: Ribuan Dapur MBG Membengkak, Anggaran Terancam Tekor Rp 1 Triliun per Bulan

LintasWarganet.com – 12 Juni 2026 | JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan langkah strategis untuk menata kembali program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah temuan signifikan mengenai pembengkakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Pemerintah mengidentifikasi adanya lebih dari 6.800 titik dapur yang beroperasi di luar rencana awal, menimbulkan pemborosan anggaran hingga satu triliun rupiah setiap bulan.

Temuan Pembengkakan Titik Dapur

Menurut laporan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang, total titik SPPG yang seharusnya berjumlah 21.000 kini melambung menjadi 27.877. Dari angka tersebut, 6.877 titik terdeteksi sebagai tambahan yang tidak terencana. Situasi serupa terjadi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang awalnya ditargetkan 2.000 titik, namun kini tercatat 8.617 titik.

Implikasi Finansial

Setiap dapur MBG menerima insentif operasional sebesar Rp 6 juta per hari. Dengan tambahan 6.877 titik, beban biaya pemerintah meningkat lebih dari Rp 1 triliun per bulan atau hampir Rp 12 triliun per tahun. Analisis BGN menyebutkan bahwa pembengkakan ini berpotensi menimbulkan kerugian harian sekitar Rp 43 miliar, yang jika dijumlahkan selama sebulan menjadi hampir Rp 990 miliar.

Penyebab dan Dugaan Korupsi

Penelusuran awal mengindikasikan terjadinya praktik jual‑beli titik SPPG, di mana pihak tertentu memperoleh hak operasional dapur secara tidak sah. Praktik ini melanggar Tata Kelola Program (Juknis) yang mengharuskan dapur mengambil bahan baku dari koperasi desa, BUMDes, atau usaha mikro‑kecil‑menengah setempat. Pelanggaran tersebut menambah kerumitan dalam memastikan program MBG tidak hanya meningkatkan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal.

Langkah Penataan Ulang

Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah akan menutup sementara pembangunan dapur baru hingga proses evaluasi selesai. Beberapa tindakan utama meliputi:

• Audit menyeluruh terhadap semua titik SPPG yang telah beroperasi.
• Pembekuan pencairan dana bagi dapur yang tidak memenuhi Juknis.
• Penutupan permanen SPPG yang terbukti melanggar regulasi.
• Restrukturisasi kepemimpinan BGN dengan pengangkatan kembali Nanik Sudaryati Deyang sebagai kepala.
• Penyusunan kembali alokasi anggaran agar fokus pada dapur yang berpotensi memberikan dampak gizi dan ekonomi maksimal.

Proses penataan ulang diperkirakan selesai dalam satu bulan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya efisiensi program MBG.

Reaksi di Lapangan

Beberapa dapur di Depok, Tangerang Selatan, dan Banten melaporkan penghentian operasional sementara akibat pencairan dana yang tertunda. Petugas lapangan mengindikasikan bahwa tanpa alokasi dana yang jelas, penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil terancam terputus.

Namun, BGN menegaskan bahwa program MBG tetap berlanjut dengan fokus pada titik-titik yang telah terverifikasi dan memenuhi standar. Pemerintah berharap penataan ulang ini akan memperkuat akuntabilitas, mengurangi pemborosan, serta memastikan manfaat gizi tetap tercapai.

Dengan langkah tegas ini, diharapkan Badan Gizi Nasional dapat memulihkan kepercayaan publik, menekan kebocoran anggaran, dan menyalurkan bantuan gizi secara tepat sasaran, sekaligus mengoptimalkan peran ekonomi desa melalui kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro setempat.