API-IMA Tegaskan Pentingnya Iklim Investasi dalam Ekspor Komoditas Strategis

LintasWarganet.com – 20 Mei 2026 | Asosiasi Pertambangan Indonesia – Izin Menggunakan Alat (API-IMA) menyampaikan keprihatinan terkait wacana pembentukan Badan Khusus Ekspor Komoditas Strategis (BKEKS) yang tengah dibahas pemerintah. Menurut API-IMA, kebijakan baru tersebut harus tetap menjaga iklim investasi yang kondusif serta menjamin keberlangsungan kontrak ekspor agar sektor pertambangan tetap menarik bagi investor.

Beberapa poin utama yang disampaikan API-IMA antara lain:

• Pengaturan ekspor mineral harus didasarkan pada kepastian regulasi jangka panjang, bukan kebijakan yang sering berubah.
• Kontrak ekspor harus dilindungi secara hukum sehingga investor tidak mengalami risiko pembatalan sepihak.
• Penetapan komoditas strategis perlu melibatkan dialog intensif antara pemerintah, industri, dan lembaga terkait untuk menghindari interpretasi yang sempit.
• Pengawasan dan pelaporan harus transparan, sehingga publik dapat memantau kepatuhan perusahaan terhadap standar lingkungan dan sosial.

API-IMA menekankan bahwa iklim investasi yang stabil akan mempengaruhi arus masuk modal asing, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jika kontrak ekspor tidak terjamin, perusahaan dapat menunda atau mengalihkan investasi ke negara lain dengan regulasi yang lebih jelas.

Selain itu, asosiasi mengingatkan bahwa Indonesia memiliki potensi mineral strategis yang sangat besar, termasuk nikel, kobalt, dan tembaga. Pemanfaatan sumber daya ini secara optimal memerlukan kebijakan yang tidak hanya melindungi kepentingan negara, tetapi juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Berikut rangkuman rekomendasi API-IMA untuk pemerintah:

1. Mengembangkan kerangka regulasi yang konsisten dan terukur untuk ekspor komoditas strategis.
2. Menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil.
3. Memberikan insentif fiskal yang bersifat jangka panjang untuk proyek-proyek penambangan yang memenuhi standar lingkungan.
4. Mengoptimalkan koordinasi antar lembaga terkait, termasuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi tersebut, pemerintah diharapkan dapat menjaga iklim investasi yang sehat, sekaligus memastikan bahwa ekspor komoditas strategis memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.