14 Kali Berturut-turut Raih WTP, Bukti Banyuwangi Makin Solid Kelola Keuangan Daerah
14 Kali Berturut-turut Raih WTP, Bukti Banyuwangi Makin Solid Kelola Keuangan Daerah

14 Kali Berturut-turut Raih WTP, Bukti Banyuwangi Makin Solid Kelola Keuangan Daerah

LintasWarganet.com – 15 Juni 2026 | Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi dengan memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-14 kalinya secara berurutan. Pencapaian ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Banyuwangi telah memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi yang ditetapkan oleh lembaga pengawas.

Opini WTP merupakan penilaian bahwa laporan keuangan daerah telah disusun dengan benar, bebas dari penyimpangan material, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selama 14 tahun terakhir, Banyuwangi tidak pernah menerima temuan signifikan yang dapat menurunkan kualitas laporan keuangan.

Rekam Jejak 14 Tahun

Tahun Opini BPK
2010 WTP
2011 WTP
2012 WTP
2013 WTP
2014 WTP
2015 WTP
2016 WTP
2017 WTP
2018 WTP
2019 WTP
2020 WTP
2021 WTP
2022 WTP
2023 WTP

Kepala Bappeda Banyuwangi, Dr. Agus Setiawan, menyatakan, “Konsistensi dalam memperoleh WTP mencerminkan komitmen seluruh aparatur dalam menegakkan prinsip akuntabilitas, serta implementasi sistem pengendalian internal yang kuat.” Ia menambahkan bahwa keberhasilan ini juga didukung oleh pelatihan rutin bagi staf keuangan dan penggunaan aplikasi e‑budgeting yang terintegrasi.

Selain penguatan internal, kolaborasi dengan lembaga eksternal seperti BPK dan Kementerian Keuangan memperkuat proses audit. Pemerintah Kabupaten secara berkala menyelenggarakan forum evaluasi hasil audit, sehingga temuan kecil dapat segera ditindaklanjuti sebelum menjadi masalah struktural.

Prestasi WTP berulang kali juga berdampak positif pada persepsi investor dan donor. Dana alokasi umum (DAU) serta program bantuan khusus menjadi lebih mudah diakses karena catatan keuangan yang bersih. Hal ini memungkinkan Banyuwangi meluncurkan sejumlah proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, pemerintah daerah menargetkan untuk mempertahankan opini WTP hingga 2030 dengan memperluas penggunaan teknologi informasi, meningkatkan transparansi publik melalui portal keuangan terbuka, serta memperkuat mekanisme pengawasan internal.