Tag Archives: Keuangan Daerah

LintasWarganet.com – 21 Mei 2026 | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengajak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencari skema pembiayaan yang inovatif. Dalam rapat koordinasi yang digelar pada awal bulan ini, Gubernur DKI menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan agar tidak terlalu …

LintasWarganet.com – 20 Mei 2026 | Fraksi Partai Golkar (FPG) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bersama sejumlah pemangku kepentingan mengajukan seruan agar proses pembentukan Undang-Undang Obligasi Daerah (UUOD) dipercepat. Menurut mereka, regulasi ini menjadi instrumen penting untuk meningkatkan otonomi fiskal pemerintah daerah. Dalam pertemuan yang diadakan pada pekan lalu, …

LintasWarganet.com – 23 April 2026 | DPRD Kabupaten Serang pada Rapat Kerja Paripurna yang digelar tanggal … memberikan persetujuan terhadap Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPJ) Bupati Serang tahun 2025. Persetujuan tersebut dilengkapi dengan catatan strategis yang menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah serta meningkatkan efisiensi belanja pada OPD. Optimalisasi …

LintasWarganet.com – 12 April 2026 | Ruang rapat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN‑RB) menjadi sorotan nasional setelah beredar isu pemda akan memberhentikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) demi menurunkan beban gaji. MenPAN‑RB menegaskan bahwa pemecatan massal tidak dapat dibenarkan dan mengingatkan bahwa regulasi yang ada mengikat …

LintasWarganet.com – 12 April 2026 | Kejaksaan Agung (KPK) mengungkap bahwa Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo (GSW), menyiapkan target pengumpulan uang sebesar Rp5 miliar dari 16 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayahnya. Namun, hasil yang berhasil dikumpulkan hanya mencapai Rp2,7 miliar, jauh di bawah target yang ditetapkan. Berikut rangkuman …

LintasWarganet.com – 03 April 2026 | JAKARTA – Kebijakan terbaru dalam Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) menimbulkan tekanan signifikan bagi pemerintah daerah, terutama dalam pengelolaan belanja pegawai. Pembatasan maksimal 30 persen dari total APBD untuk belanja aparatur, yang memang dimaksudkan untuk …

LintasWarganet.com – 02 April 2026 | Pemerintah Kota Bogor memperketat pengawasan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Bogor, pejabat setempat menyampaikan bahwa sejak awal tahun depan semua unit kerja wajib mematuhi prosedur baru …