LintasWarganet.com – 26 Juni 2026 | Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jambi menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Sebagai wujud komitmen tersebut, pada tanggal yang belum disebutkan, balai tersebut menyelenggarakan public hearing yang melibatkan berbagai stakeholder, termasuk peternak, nelayan, importir, LSM, dan masyarakat umum. …
Read More »Tag Archives: akuntabilitas
DPRD Situbondo Ungkap Temuan Proyek Fisik Bermasalah Senilai Rp1,6 Miliar
LintasWarganet.com – 26 Juni 2026 | Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) DPRD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, memaparkan temuan kerugian keuangan negara sekitar Rp1,6 miliar akibat proyek fisik yang mengalami penyimpangan. Temuan tersebut dipresentasikan dalam rapat pleno DPRD pada awal minggu ini dan menimbulkan pertanyaan …
Read More »Menghindari Godaan Elektabilitas Serta Popularitas dalam Kepemimpinan Nasional
LintasWarganet.com – 24 Juni 2026 | Mantan Menteri Perdagangan periode 2011-2014, Gita Wirjawan, menekankan pentingnya penataan ulang orientasi kepemimpinan nasional. Ia menyatakan bahwa bangsa Indonesia harus menghindari ketergantungan pada elektabilitas dan popularitas semata, dan beralih ke ukuran-ukuran yang lebih substantif dalam menilai kualitas pemimpin. Untuk mengatasi hal tersebut, Gita Wirjawan …
Read More »13 Inpres Era Prabowo Dinilai Bermasalah, Mengingatkan Gejala Krisis Akuntabilitas dalam Tata Kelola Negara
LintasWarganet.com – 22 Juni 2026 | Majelis Tinggi Indonesia (MTI) menyoroti bahwa 13 Peraturan Presiden (Inpres) yang dikeluarkan selama masa pemerintahan Presiden Prabowo menimbulkan sejumlah permasalahan struktural. Penilaian ini menggarisbawahi tanda-tanda krisis akuntabilitas dan tata kelola negara yang memerlukan pengawasan lebih ketat dari DPR. Berikut rangkuman singkat atas masing-masing Inpres …
Read More »MBG Tak Boleh Dipolitisasi, Dorong Evaluasi dan Moratorium demi Perbaikan Tata Kelola
LintasWarganet.com – 21 Juni 2026 | Program MBG (Masyarakat Berbasis Gizi) kembali menjadi sorotan setelah pernyataan resmi yang menegaskan bahwa kebijakan ini tidak boleh dijadikan arena politik. Organisasi APPMBGI menegaskan dukungannya terhadap proses evaluasi menyeluruh serta penerapan moratorium sementara, dengan tujuan utama memperbaiki tata kelola program. Beberapa alasan utama yang …
Read More »FORBES NU 26 Gelar Rembug Warga NU Serial 1: PBNU Milik Siapa? Menguji Akuntabilitas
LintasWarganet.com – 16 Juni 2026 | Forum Bersama (FORBES) NU 26 mengadakan Rembug Warga NU Serial 1 dengan tema “PBNU Milik Siapa? Menguji Akuntabilitas”. Acara yang berlangsung pada tanggal yang belum dipublikasikan di lokasi strategis di Jawa Timur ini dihadiri oleh ribuan warga Nahdlatul Ulama, tokoh agama, serta perwakilan lembaga …
Read More »14 Kali Berturut-turut Raih WTP, Bukti Banyuwangi Makin Solid Kelola Keuangan Daerah
LintasWarganet.com – 15 Juni 2026 | Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali mencatat prestasi dengan memperoleh Opini Wawasan Tingkat Pencapaian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk keempat belas kali berturut-turut. Pencapaian ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Banyuwangi telah menunjukkan standar akuntabilitas yang tinggi. WTP merupakan penilaian BPK atas kualitas …
Read More »14 Kali Berturut-turut Raih WTP, Bukti Banyuwangi Makin Solid Kelola Keuangan Daerah
LintasWarganet.com – 15 Juni 2026 | Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi dengan memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-14 kalinya secara berurutan. Pencapaian ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Banyuwangi telah memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi yang ditetapkan oleh lembaga pengawas. Opini …
Read More »Sidang Doktoral STIK, Rangga Afianto Angkat Isu Pengawasan dan Akuntabilitas di Tubuh Polri
LintasWarganet.com – 09 Juni 2026 | Dr. Rangga Afianto resmi memperoleh gelar Doktor Ilmu Kepolisian dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri dengan predikat Cum Laude pada acara sidang doktoral yang diselenggarakan di lingkungan kepolisian. Keberhasilan ini menandai puncak perjalanan akademik sang peneliti yang sekaligus menjadi platform untuk mengemukakan …
Read More »Yusril Tegaskan Tidak Ada Jabatan Kebal Hukum dalam Pelayanan Publik
LintasWarganet.com – 09 Juni 2026 | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa tidak ada jabatan dalam pemerintahan yang kebal terhadap hukum, khususnya dalam pelayanan publik. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan pada tanggal yang tidak disebutkan, yang dihadiri wartawan serta perwakilan …
Read More »
LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet