120 Unit Huntap Diserahkan, Sumut Capai Zero Pengungsi Pasca Banjir

LintasWarganet.com – 01 April 2026 | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) secara resmi mengumumkan penyerahan 120 unit rumah hunian tetap (huntap) di Desa Hapesong, Kabupaten Tapanuli Selatan, kepada para penyintas bencana banjir dan longsor. Langkah ini menandai pencapaian penting, yaitu tidak adanya lagi pengungsi yang tinggal di tenda pengungsian di seluruh wilayah provinsi.

Zero Pengungsi, Semua Beralih ke Hunian Layak

Dalam keterangannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut, Basaran Yunus Tanjung, menegaskan bahwa seluruh korban bencana kini telah dipindahkan ke hunian yang lebih layak. Pilihan hunian meliputi hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta rumah kontrakan yang disubsidi pemerintah. “Sumut sudah zero pengungsi,” tegas Basaran, menambahkan bahwa proses relokasi berlangsung secara terkoordinasi dengan cepat.

Detail Penyerahan Huntap di Hapesong

Seratus dua puluh unit huntap yang diserahkan minggu lalu terletak di kawasan Desa Hapesong, Tapanuli Selatan, wilayah yang sebelumnya terdampak banjir meluas. Setiap unit dirancang untuk menampung keluarga kecil hingga menengah, dengan fasilitas dasar seperti listrik, air bersih, dan sanitasi. Bangunan tersebut dibangun menggunakan standar tahan gempa dan anti-banjir, menyesuaikan dengan kondisi geografis setempat.

Pelaksanaan penyerahan melibatkan perwakilan pemerintah daerah, perwakilan institusi negara, serta perwakilan sektor swasta yang berpartisipasi dalam pendanaan dan pembangunan. “Percepatan terus kita lakukan bersama swasta dan institusi negara. Kami berharap kolaborasi ini tetap terjaga agar masyarakat terdampak dapat segera pulih dan kembali menjalani kehidupan normal,” ujar Basaran.

Kolaborasi Pemerintah, Institusi, dan Swasta

Model pembangunan huntap di Sumut menekankan kerja sama lintas sektor. Pemerintah provinsi menyediakan lahan dan koordinasi kebijakan, sementara lembaga negara seperti Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan dukungan teknis. Sektor swasta, termasuk perusahaan konstruksi dan material, berkontribusi dalam penyediaan bahan bangunan serta tenaga kerja. Pendekatan ini memungkinkan percepatan pembangunan sekaligus memastikan kualitas rumah yang memenuhi standar keamanan.

Strategi Percepatan Hunian Permanen

Selain huntap yang baru diserahkan, pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian permanen di kabupaten dan kota lain yang masih terdampak. Target jangka pendek adalah menempatkan seluruh korban di hunian tetap dalam waktu enam bulan ke depan. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD 2026, serta membuka mekanisme pembiayaan cepat bagi kontraktor yang terlibat.

• Pengadaan lahan: Prioritas diberikan pada wilayah yang tidak rawan banjir kembali.
• Desain rumah: Mengutamakan struktur tahan gempa dan sistem drainase mandiri.
• Pembiayaan: Menggunakan dana provinsi, bantuan pusat, serta investasi swasta.
• Pengawasan: Tim gabungan memantau kualitas konstruksi secara berkala.

Respons Masyarakat dan Dampak Sosial

Warga yang menerima huntap menyatakan rasa syukur atas upaya pemerintah. Salah satu kepala keluarga, Siti Aminah, mengungkapkan bahwa hunian baru memberi rasa aman bagi anak‑anaknya setelah berbulan‑bulan tinggal di tenda yang tidak layak. “Sekarang kami punya atap yang kuat, listrik, dan air bersih. Kami bisa kembali menata kehidupan, membuka usaha kecil, dan mengirim anak ke sekolah,” katanya.

Secara sosial, penyerahan huntap diharapkan dapat memulihkan ekonomi lokal. Dengan adanya hunian tetap, aktivitas ekonomi mulai bangkit, termasuk perdagangan, pertanian, dan layanan publik. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pelatihan kerja bagi korban yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana, guna mempercepat reintegrasi ke pasar kerja.

Langkah Selanjutnya

Program hunian tetap di Sumut tidak berhenti pada 120 unit di Hapesong. Pemerintah berencana menambah jumlah unit di wilayah lain, terutama di kabupaten yang masih mengalami kerusakan infrastruktur parah. Selain itu, program rehabilitasi infrastruktur jalan, jembatan, dan jaringan listrik juga sedang dijalankan bersamaan, memastikan aksesibilitas ke rumah‑rumah baru.

Dengan keberhasilan penyerahan huntap ini, Sumut memperlihatkan contoh penanganan pascabencana yang terintegrasi, menggabungkan kebijakan cepat, kolaborasi lintas sektor, dan fokus pada kesejahteraan warga. Keberhasilan tersebut diharapkan menjadi model bagi provinsi lain yang menghadapi tantangan serupa di masa depan.

Secara keseluruhan, upaya penyerahan 120 unit huntap menandai babak baru dalam proses pemulihan bencana di Sumatera Utara, mengukuhkan komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada lagi warga yang terpaksa tinggal di tenda pengungsian.