110 Korban Banjir Nagan Raya Tagih Janji BNPB Soal Dana Huntara Mandiri

LintasWarganet.com – 23 Juni 2026 | Warga 110 keluarga yang terdampak banjir bandang di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, pada akhir April 2024, menuntut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menepati janji terkait pencairan dana bantuan Huntara Mandiri.

Banjir yang terjadi akibat hujan lebat dan meluapnya sungai Aceh mengguyur lebih dari 1.200 rumah, memaksa ribuan orang mengungsi ke posko sementara. Pemerintah daerah setempat mengidentifikasi 110 kepala keluarga sebagai penerima bantuan ganti rugi melalui program Huntara Mandiri, namun hingga kini dana tersebut belum cair.

• Penjelasan rinci mengenai mekanisme pencairan dana.
• Jadwal pasti pencairan dana bagi setiap keluarga terdampak.
• Komitmen transparansi penggunaan dana.

Para korban menyampaikan keprihatinan bahwa tanpa dana tersebut mereka masih kesulitan memperbaiki rumah yang rusak dan memenuhi kebutuhan dasar. “Kami sudah menunggu sejak Januari, tetapi belum ada kejelasan. Janji BNPB harus dipenuhi agar kami dapat memulai proses pemulihan,” ujar salah satu tokoh warga, Ahmad Zain.

BNPB melalui juru bicara menanggapi bahwa proses verifikasi data korban masih berlangsung dan dana akan dicairkan setelah semua dokumen lengkap. “Kami berkomitmen menyalurkan bantuan secepatnya, namun ada prosedur administratif yang harus dipatuhi,” kata juru bicara BNPB, Rina Suryani.

Selain dana Huntara Mandiri, pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako dan bantuan tunai melalui program Keluarga Harapan (PKH). Namun, korban menekankan bahwa bantuan tersebut tidak dapat menggantikan kebutuhan rekonstruksi rumah dan infrastruktur yang rusak.

Para korban berharap BNPB dapat mengeluarkan keputusan resmi dalam waktu dua minggu ke depan dan menyediakan laporan publik tentang alokasi dana. Mereka juga meminta pihak terkait untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah agar proses penyaluran bantuan berjalan lebih cepat.

Kondisi di posko masih dipantau oleh tim SAR, dan sejumlah LSM lokal terus menyediakan bantuan makanan serta perlengkapan kebersihan. Sementara itu, upaya rehabilitasi jangka panjang, termasuk perbaikan saluran drainase dan penanaman kembali vegetasi di daerah rawan banjir, menjadi agenda utama pemerintah Aceh.