Menhut: Indonesia Siap Masuki Fase Baru Pasar Karbon yang Kredibel

LintasWarganet.com – 25 Juni 2026 | Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa Indonesia kini berada pada titik penting untuk memasuki fase baru dalam implementasi pasar karbon yang lebih kredibel dan terukur. Pernyataan ini disampaikan dalam rangkaian pertemuan dengan para pemangku kepentingan sektor kehutanan, energi, serta perwakilan industri.

Berikut adalah beberapa fokus utama yang menjadi agenda pemerintah dalam fase baru pasar karbon:

• Revisi Peraturan: Penyesuaian peraturan terkait mekanisme pengurangan emisi (MRV) dan tata kelola kredit karbon agar selaras dengan pedoman UNFCCC.
• Peningkatan Kapasitas: Pelatihan dan sertifikasi bagi auditor serta lembaga verifikasi independen untuk menilai proyek karbon secara akurat.
• Transparansi Data: Pengembangan platform digital yang memuat data proyek, volume kredit, dan jejak audit secara terbuka.
• Keterlibatan Stakeholder: Konsultasi intensif dengan komunitas lokal, LSM, dan sektor swasta untuk memastikan manfaat sosial‑ekonomi dari proyek karbon.
• Integrasi dengan Komitmen Nasional: Menyelaraskan pasar karbon dengan target pengurangan emisi nasional (NDC) serta rencana energi terbarukan jangka panjang.

Menhut juga menekankan pentingnya kolaborasi regional, terutama dengan negara‑negara ASEAN, dalam rangka menciptakan standar bersama yang dapat memperluas akses pasar bagi kredit karbon Indonesia. Dengan dukungan kebijakan yang kuat dan mekanisme verifikasi yang transparan, diharapkan pasar karbon domestik dapat menjadi instrumen efektif dalam mitigasi perubahan iklim sekaligus membuka peluang investasi baru.

Implementasi fase baru ini diproyeksikan akan dimulai pada kuartal pertama tahun depan, dengan target awal penerbitan kredit karbon sebesar 10 juta ton CO₂e dalam tiga tahun pertama. Keberhasilan inisiatif ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata investor internasional, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian target iklim nasional.