BPDLH perkuat perhutanan sosial di Kalsel lewat Program BFM
BPDLH perkuat perhutanan sosial di Kalsel lewat Program BFM

BPDLH perkuat perhutanan sosial di Kalsel lewat Program BFM

LintasWarganet.com – 23 Juni 2026 | Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung perhutanan sosial di Kalimantan Selatan melalui peluncuran Program BFM (Bantuan Finansial Mandiri). Program ini dirancang untuk memperkuat peran masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, serta menjaga kelestarian ekosistem hutan.

Tujuan utama Program BFM

  • Mendorong partisipasi aktif masyarakat adat dan komunitas lokal dalam kegiatan penanaman dan perawatan hutan.
  • Menambah sumber pendapatan bagi keluarga penerima manfaat melalui skema agroforestry dan ekowisata.
  • Mengurangi tekanan illegal logging dan pembakaran hutan dengan memberikan insentif ekonomi.
  • Meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial kelompok tani hutan melalui pelatihan dan pendampingan.

Ruang lingkup dan sasaran

Program BFM menargetkan 12 desa di lima kabupaten di Kalimantan Selatan, yaitu Tanah Bumbu, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Utara, dan Kotabaru. Total penerima manfaat diperkirakan mencapai 4.800 kepala keluarga, dengan alokasi dana sebesar Rp 150 miliar selama tiga tahun ke depan.

Skema pembiayaan

Komponen Anggaran (Rp)
Penanaman kembali (10.000 pohon) 45.000.000.000
Pelatihan teknis & penyuluhan 20.000.000.000
Pengembangan agroforestry & ekowisata 55.000.000.000
Monitoring & evaluasi 10.000.000.000
Administrasi & koordinasi 20.000.000.000

Setiap desa akan dibentuk Tim Pengelola Hutan (TPH) yang terdiri dari perwakilan warga, tokoh adat, serta pejabat daerah. TPH bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui.

Selain pendanaan, BPDLH juga menyediakan paket bantuan berupa bibit unggul, peralatan penanaman, serta akses ke pasar produk hutan non‑kayu. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan rantai nilai yang berkelanjutan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Program BFM diharapkan dapat menjadi model perhutanan sosial yang dapat direplikasi di provinsi lain. Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal, BPDLH menargetkan peningkatan tutupan hutan sebesar 12% dan penurunan tingkat deforestasi signifikan dalam jangka panjang.