Aliansi Masyarakat Gelar Aksi Damai Dukung Program MBG
Aliansi Masyarakat Gelar Aksi Damai Dukung Program MBG

Aliansi Masyarakat Gelar Aksi Damai Dukung Program MBG

LintasWarganet.com – 18 Juni 2026 | Ribuan anggota Aliansi Masyarakat Jakarta Selatan melakukan aksi damai di pusat kota pada Kamis, 18 Juni 2024, sebagai wujud dukungan terhadap Program MBG yang diluncurkan pemerintah daerah.

Aksi yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut melibatkan warga dari berbagai kalangan, termasuk pengusaha kecil, pelajar, dan tokoh masyarakat. Mereka berbaris di sekitar Monas dan mengangkat spanduk yang menekankan pentingnya program pembangunan berkelanjutan.

Program MBG (Masyarakat Berdaya Guna) bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga melalui tiga pilar utama:

  • Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan.
  • Pemberdayaan ekonomi lokal melalui pelatihan keterampilan dan dukungan usaha mikro.
  • Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, termasuk program penghijauan dan pengelolaan sampah.

Ketua Aliansi, Budi Santoso, menyampaikan bahwa aksi ini bukan sekadar demonstrasi, melainkan bentuk partisipasi aktif warga dalam pengawasan pelaksanaan program. Ia menegaskan, “Kami ingin memastikan bahwa program MBG benar‑benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan dan tidak menjadi retorika semata.”

Pemerintah kota melalui Dinas Pembangunan Sosial menanggapi aksi tersebut dengan mengirimkan perwakilan yang menyatakan komitmen untuk mempercepat implementasi program. Dalam pernyataannya, Dinas menegaskan bahwa alokasi anggaran tahun ini telah disiapkan sebesar Rp 2,5 triliun, dengan target pencapaian 80 persen indikator keberhasilan pada akhir tahun.

Aksi berjalan damai tanpa insiden. Polisi setempat membantu mengatur lalu lintas dan memastikan keamanan peserta. Masyarakat yang hadir menilai aksi ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Para pengamat menilai bahwa dukungan massa dapat memperkuat tekanan politik agar program MBG berjalan sesuai rencana, terutama dalam hal penyaluran bantuan dan monitoring pelaksanaan di lapangan.