14 Kali Berturut-turut Raih WTP, Bukti Banyuwangi Makin Solid Kelola Keuangan Daerah
14 Kali Berturut-turut Raih WTP, Bukti Banyuwangi Makin Solid Kelola Keuangan Daerah

14 Kali Berturut-turut Raih WTP, Bukti Banyuwangi Makin Solid Kelola Keuangan Daerah

LintasWarganet.com – 15 Juni 2026 | Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali mencatat prestasi dengan memperoleh Opini Wawasan Tingkat Pencapaian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk keempat belas kali berturut-turut. Pencapaian ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Banyuwangi telah menunjukkan standar akuntabilitas yang tinggi.

WTP merupakan penilaian BPK atas kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Opini positif mengindikasikan bahwa laporan keuangan dan dokumen pendukungnya telah memenuhi kriteria transparansi, keandalan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang‑undangan.

Berikut beberapa poin utama yang menonjol dalam penilaian BPK pada siklus keempat belas ini:

  • Pengendalian internal yang kuat, termasuk prosedur verifikasi anggaran dan pengawasan belanja yang ketat.
  • Pelaporan keuangan tepat waktu dan konsisten, dengan rekonsiliasi yang akurat antara realisasi anggaran dan sumber dana.
  • Penerapan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi yang meminimalisir risiko human error.
  • Transparansi dalam pengelolaan dana alokasi umum (DAU) serta dana alokasi khusus (DAK) yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif kepala daerah, perangkat daerah, dan aparatur sipil negara (ASN) yang berkomitmen pada prinsip good governance. Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat, hasil WTP positif juga membuka peluang bagi Banyuwangi untuk memperoleh alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat dan lembaga donor, karena kredibilitas keuangan menjadi faktor penentu dalam proses penyaluran bantuan.

Dengan catatan konsisten ini, Banyuwangi diharapkan dapat terus memperkuat tata kelola keuangan, memperluas program pembangunan, serta meningkatkan layanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.